Berita

PDIP/Net

Politik

Pengamat: PDIP Tak Pernah Terkena Stigma Korupsi

SENIN, 10 SEPTEMBER 2018 | 14:44 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

PDI Perjuangan (PDIP) selalu terdepan dalam menangani kasus korupsi menyangkut kadernya. PDIP juga merupakan partai yang pertama memecat langsung kader yang terkena kasus korupsi, khususnya bila terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK.‎

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Aufklarung Institut, Dahroni Agung Prasetyo. Agung mengapresiasi PDIP yang sejak awal terlihat sebagai partai yang konsisten dalam pemberantasan korupsi. PDIP terkenal selalu mengambil sikap tegas bila ada kadernya terlibat kasus.

"Hal itu terbukti dalam kasus puluhan anggota DPRD Malang. PDIP langsung memecat anggotanya. Silakan saja dibandingkan dengan partai lain. Buka saja catatan, apakah mereka melakukan langkah sama dengan PDIP," kata Dahroni beberapa saat lalu (Senin, 10/9).


Hal ini disampaikan Dahroni Agung terkait pernyataan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay yang membeberkan bahwa sampai dengan saat ini sedikitnya sudah ada 34 calon anggota legislatif (caleg) berlatar belakang narapidana korupsi yang sudah diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terbanyak adalah dari Partai Gerindra yang disusul oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Sementara empat parpol yang tidak memiliki satupun caleg mantan koruptor yaitu PDIP, PKB, PPP, dan PSI.‎

Menurut Dahroni Agung, berdasarkan penelusurannya, PDIP memang pernah mencanangkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Komitmen itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Rakernas I di Bandung, Jawa Barat, tahun 2011.

"Di rakernas Bandung itu, PDIP sudah menegaskan sikap sebagai partai pelopor pemberantasan korupsi. Maka tak heran, bila PDIP tak pernah terkena stigma, sebut saja seperti Partai Demokrat yang sampai sekarang belum bisa lepas dari kasus menyangkut Nazaruddin," ulas Dahroni.

Dilanjutkannya, ‎PDIP tak sekedar mengikrarkan diri sebagai partai pelopor antikorupsi. Sikap itu dilembagakan lewat tata cara keorganisasian. Hal itu terbukti dengan cara PDIP yang menata sistem rekrutmen calon kepala daerah dan calegnya.

Para calon wajib mengikuti sejumlah proses penyaringan. Mulai dari proses administratif, tes psikotes, hingga wawancara mendalam. Ini bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan ‎calon kepala daerah dan caleg benar-benar berkualitas.

‎PDIP juga menjadi partai pertama yang melaksanakan pendidikan kader lewat sekolah partai. Setelah lolos tes awal, para calon kepala daerah maupun caleg, harus mengikuti sekolah itu. Di mana salah satu materi utamanya adalah terkait permasalahan hukum dan korupsi.

Riset Dahroni menunjukkan, PDIP memang mengundang sejumlah pemateri, baik dari KPK maupun penegak hukum lainnya, untuk mengisi tema itu di sekolah partai. "Ini bagus untuk mengingatkan para calon kepala daerah, dan para caleg, terkait rambu-rambu yang harus mereka perhatikan sehingga tak terjebak dalam tindak pidana korupsi," demikian Dahroni.‎[lov]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya