Gerakan tanda pagar #2019GantiPresiden bukan semata upaya perubahan dari yang tidak baik menjadi lebih baik melainkan gerakan politik ekstrem yang dimainkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dalam satu periode ini tidak memegang kekuasaan.
Demikian disampaikan Direktur Lembaga Daulat Bangsa (LDB) Soffa Ihsan. Menurutnya, gerakan itu akan lebih berbahaya ketika ditunggangi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam sejumlah kesempatan, PKS dan HTI melakukan kampanye bersama. Dan bukti penunggangan HTI hampir semua kadernya menggunakan tagar #2019gantipresiden pada status media sosial.
"Padahal mereka anti demokrasi dan mengharamkan ikut serta dalam pemilihan umum. Jadi, pastinya mereka hanya memanfaatkan tagar ini untuk membuat Indonesia antar rakyatnya yang terbelah ke dalam dua dukungan mengalami benturan," bebernya kepada wartawan (Jumat, 7/9).
Soffa menjelaskan, gerakan itu sangat erat dengan misi politik untuk mengganti sistem perpolitikan Tanah Air. Dan PKS merupakan satu-satunya partai di Indonesia yang memiliki ideologi transnasional yang merujuk pada ikhwanul muslimin yang pernah berkuasa dan hampir berhasil menggantikan sistem pemerintahan di Mesir pada 2013. Pergantian sistem itu telah mengakibatkan perang saudara dan ribuan warga sipil meninggal dunia.
"Gerakan seperti ini harus diwaspadai dan dicegah agar tidak terjadi di Indonesia. Sampai hari ini, pemerintah Mesir masih dalam katagori krisis keamanan," ujarnya.
Dalam konteks gerakan politik yang berkembang sekarang ini, terlihat sekali bahwa ikhwanul muslimin memiliki ikatan ideologi dengan Hizbut Tahrir yang sama-sama mengusung ide khilafah. Bedanya, ikhwanul muslimin memperjuangkan dengan masuk ke parlemen sementara Hizbut Tahrir berjuang di luar sistem.
"Ketika HTI dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, mereka sepertinya berjalan bersama dengan PKS yang kemudian berlindung di bawah sistem demokrasi. Padahal, HTI kelompok anti Pancasila, demokrasi, dan NKRI," demikian Soffa.
[wah]
