Berita

Bisnis

Save Rupiah; Pecat Darmin Dan Sri Mul!

JUMAT, 07 SEPTEMBER 2018 | 07:35 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta segera memecat Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena terbukti gagal menyelamatkan rupiah.

"Ambruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak terlepas dari peran Darmin Nasution dan Sri Mulyani yang serampangan mengelola ekonomi Indonesia," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Sya'roni, di Jakarta, Kamis (6/9).

Presiden Jokowi, sebut Sya'roni, harus segera melakukan penyelamatan agar tidak terjadi krisis ekonomi yang menyengsarakan rakyat.


Pada 4 September 2018, rupiah telah melewati batas psikologis Rp 15.000 per dolar AS. Pelemahan rupiah diprediksi bakal terus berlanjut mengingat berbagai indikator ekonomi saat ini tidak menguntungkan pada penguatan rupiah. Misalnya nilai impor yang lebih besar dari ekspor, pembayaran hutang dalam jumlah yang cukup besar, dan adanya aliran dana ke luar negeri.

"Bukan tidak mungkin Indonesia akan memasuki fase krisis mata uang dan akhirnya mengantarkan kepada terjadinya krisis ekonomi," papar Sya'roni.

Ambruknya rupiah, Sya'roni mengingatkan, akan berdampak buruk bagi perekonomian. Barang-barang yang mengandung unsur impor akan terkerek naik harganya. Para debitur akan merogoh saku yang lebih dalam untuk membayar hutangnya karena pihak perbankan menaikkan suku bunga.

Namun sayang situasi gawat yang saat ini sedang dipikirkan sebagaian rakyat Indonesia ternyata dianggap menguntungkan oleh Darmin dan Sri Mul. Dalam berbagai kesempatan dia .engeluarkan statmen yang tidak mencerminkan akan adanya krisis mata uang. Sri Mul beranggapan penurunan Rp 100 akan menambah pemasukan pemerintah Rp 1,7 triliun.

Menggenjot hutang hingga hampir mencapai Rp 5.000 triliun dan impor yang naik tajam adalah bukti Darmin dan Sri Mul serampangan mengelola ekonomi. Dampaknya adalah hampir semua indikator menunjukkan tren yang memburuk. Misalnya, transaksi berjalan sudah mengukuhkan -4,89 miliar dolar AS atau setara dengan minus -3,04 % dari GDP. Neraca Perdagangan medio Januari-Juli 2018 juga mencatat angka defisit sebesar -3,02 miliar dolar AS.

"Save rupiah, save Indonesia. Pecat Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan!" demikian Sya'roni.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya