Berita

Refly Harun/RMOL

Politik

Nasdem: Pemecatan Refly Harun Karena Kondisi Jasa Marga Menurun

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 | 16:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Refly Harun menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga sejak tahun 2015 lalu. Menjabat selama tiga tahun Refly akhirnya dicopot lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luas Biasa.

Beredar kabar, pencopotan Refly yang juga berprofesi sebagai akademisi tersebut lantaran kerap mengkritisi kebijakan Pemerintah Joko Widodo, khususnya yang menyangkut masalah hukum

Namun, kabar tersebut dibantah politisi Partai Nasdem, Sahat Silaban. Menurut dia, pemecatan Refly pasti didasarkan dari sesuatu yang objektif.


"Saya kira Pak Presiden kita nggak seperti itu. Saya yakin dia (Refly Harun) diberhentikan karena kondisi Jasa Marga yang menurun," ucap Sahat di komplek DPR, Jakarta, Kamis (6/9).

Sahat mengaku, laba Jasa Marga terus mengalami kemerosotan karena banyak hal. Walaupun proyek melimpah namun beban yang harus ditanggungnya juga banyak.

"Apalagi ada kebijakan ganjil genap sekarang, sudah pasti pendapat Jasa Marga menurun itu. Mungkin karena labanya yang terus menurun akhirnya komisaris utamanya diberhentikan," terangnya.

Jasa Marga membukukan pendapatan Rp 18,66 triliun pada kuartal II-2018. Angka ini naik 42 persen dari pendapatan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 13,09 triliun.

Pendapatan ini berasal dari naiknya pendapatan tol dan usaha lainnya sebesar 6 persen dari Rp 4,52 triliun pada kuartal II-2017 menjadi Rp 4,78 triliun.

Begitu juga dengan pendapatan konstruksi yang ikut naik 61 persen year on year dari Rp 8,56 triliun menjadi Rp 13,87 triliun.

Namun, laba perusahaan hanya naik satu digit sebesar 3 persen dari Rp 1,02 triliun menjadi Rp 1,05 triliun.

Sebab, total beban pendapatan perseroan naik sebesar 48 persen dari Rp 10,61 triliun kuartal II-2017 menjadi Rp 15,77 triliun di kuartal II-2018.[lov]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya