Berita

Jokowi dan Prabowo/Net

Politik

Menakar Kekuatan Jokowi Dan Prabowo Di Jawa Timur 


KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 | 13:42 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Dua bakal calon Presiden mengunjungi Jawa Timur di waktu hampir bersamaan. Adalah Petahana Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Kedatangan mereka tampaknya ingin menjaring elektoral di propinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kedua ini.

Lantas kemana pilihan warga Jatim nantinya?


Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga, Suko Widodo mengatakan, Jawa Timur penentu kemenangan Pilpres 2019.

“Kedatangan pak Jokowi dan Pak Prabowo, ke Jatim tentunya memiliki urgensi kuat berkait dengan upaya pemenangan Pilpres 2019,” kata dia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/9).

Ia menilai, Jawa Timur menjadi penentu, dari aspek jumlah pemilih dan aspek persebaran peta kekuatan politik di Jawa.

Sebagaimana diketahui bahwa peta jumlah pemilih bahwa di Pulau Jawa dan Madura terdapat sekitar kurang lebih 53 hingga 56 persen pemilih dari seluruh Indonesia.

“Sementara persebaran kekuatan selama ini, Jabar, Banten dan DKI, peta pilgub dimenangkan kekuatan yang lebih dekat berafiliasi pada koalisi kekuatan pak Prabowo. Jateng dan DIY, cenderung afiliasi ke kekuatan Pak Jokowi. Maka Jawa Timur akan menjadi area yang kompetitif sekali,” tambahnya.

Sedangkan, sambung dia, persebaran kekuatan politik di Jatim sendiri jika merujuk Pileg 2014 dan Pilgub 2018, cukup unik. Karena kekuatan koalisi di pusat tidak segaris waktu pilgub Jatim.

“Di sini lah kerumitan akan dihadapi timses kedua pihak. Dari awalnya ‘kawan’ kini jadi lawan. Dan sebaliknya, jika waktu pilgub ada parpol berlawanan, kini menjadi berkoalisi. Ini perkara yang tidak gampang dan apalagi Pilpres berbarengan dengan pileg. Maka peta kekuatan agak rumit untuk dibaca,” papar dosen komunikasi politik ini.

Sementara, amatan dia, pondok pesantren masih akan menjadi area yang dianggap punya daya kekuatan politik. Minimal akan dijadikan klaim kekuatan.

“Potensi perang informasi sangat tinggi. Maka kemungkinan akan berseliweran informasi yang tingkat faktualnya tidak akurat. Warga hendaknya jeli dan selektif,” tutupnya. [ian]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya