Mendagri: Target BKN Untuk 2 Ribu PNS Korupsi Yang Sudah Inkracht

KAMIS, 06 SEPTEMBER 2018 | 10:56 WIB | LAPORAN:

Masih banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) tersangkut korupsi menerima gaji dari negara. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) segera membenahi.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memastikan, masalah ASN korupsi akan secepatnya diselesaikan.

"Target oleh BKN akhir tahun selesai. Tadi saya sudah ketemu dengan Menpan-RB secara singkat akan ada rakor suatu hari," ujarnya di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (5/9).

Lebih lanjut, menteri asal PDI Perjuangan itu menuturkan, target BKN dibuat karena status hukum ribuan ASN tersebut sudah inkracht.

"Dua ribu itu sudah inkracht. Kalau belum inckracht, belum bisa dibahas. Sudah ada inkracht dari BKN datanya semua," bebernya.

Hasil koordinasi KPK dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Kementerian Dalam Negeri terungkap ada 2.357 PNS terpidana korupsi yang masih aktif berdasarkan data BKN. [wid]

Berita

Hukum

Mendagri: Target BKN Untuk 2 Ribu PNS Korupsi Yang Sudah Inkracht

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa