Berita

KSAD menyalami Pati yang naik pangkat/Dispenad

Pertahanan

KSAD: Politik Memanas, Persatuan Bangsa Terus Diuji

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 | 19:53 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persatuan bangsa akan terus mengalami ujian berat di saat suhu politik memanas mendekati Pemilu Serentak 2019.

Kondisi tersebut menuntut TNI AD untuk tetap berpegang teguh pada komitmen netralitasnya. Ini penting, karena apapun indikasi keberpihakan TNI AD pasti akan dimanipulasi oleh pihak tertentu untuk mendapat keuntungan politik.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono dalam upacara laporan kenaikan pangkat 34 perwira tinggi (Pati) TNI AD, di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Rabu (5/9).


"Harus kita akui, saat ini telah terjadi erosi dan perusakan jati diri serta moralitas bangsa, khususnya yang menimpa generasi muda, aset bangsa yang seharusnya kita kokohkan kepribadiannya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi kompetisi global, " ujar Mulyono, dikutip dari keterangan resmi Dispenad.

KSAD menilai, imbas penyebaran nilai-nilai budaya asing seperti hedonisme, individualisme, dan materialisme kian sering terlihat di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Sementara itu ancaman narkoba semakin nyata dan meresahkan, bahkan Indonesia telah menjadi pasar narkoba terbesar se-Asia.

"Ini diperburuk kondisi masyarakat kita yang rentan perpecahan, baik karena sentimen perbedaan yang terus-menerus diprovokasi maupun akibat meningkatnya suhu politik. Persatuan bangsa kita akan terus menerus menghadapi ujian," tambah Mulyono.

Di antara 34 Pati yang melaksanakan laporan kenaikan pangkat terdapat Letjen TNI A.M Putranto yang menjabat Komandan Kodiklatad, Mayjen TNI Tri Soewandono yang menjabat Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri (Danpussenif Kodiklatad), Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang yang menjabat Kapuspen TNI, serta Brigjen TNI Candra Wijaya yang menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad). [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya