Berita

Anies Baswedan/RMOL

Nusantara

Anies Bangun Pelican Crossing, Pengamat: JPO Harus Tetap Ada

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 | 13:58 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rencananya akan memperbanyak pedestrian light controlled crossing atau pelican crossing lainnya di ibukota. Rencananya, pelican crossing akan ditambah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Namun, pembangunan pelican crossing tersebut akan meniadakan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang selama ini menghubungkan dua sisi jalan warga untuk menyeberang.   

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan penggunaaan JPO merupakan salah satu bagian dari keramahan kota yang tidak bisa dihilangkan.


"Sebenarnya keberadaan JPO itu adalah bagian dari kota ramah lingkungan itu sendiri. Selama ini gubernur dari jaman Foke sampai Pak Ahok juga menempatkan JPO sebagai solusi untuk menempatkan para penyeberang jalan pada tempat yang semestinya karena di berbagai negara dan kota-kota besar juga disediakan seperti itu," kata Trubus saat dihubungi wartawan, Rabu (5/9).

Menurut Trubus, penggunaan pelican crossing sebaiknya hanya berlaku di jalan protokol. Pasalnya, di jalan bukan protokol jumlah kendaraan yang melintas jauh lebih sedikit ketimbang jalan utama seperti di pusat kota.

Belum lagi penggunaan pelican crossing juga mempunyai potensi akan adanya tindak kejahatan.

"Memang banyak kejahatan yang terjadi di area pelican crossing. Karena lebih memudahkan penjahat untuk melarikan diri juga, jadi sebenarnya pelican crossing ini membuat penyeberang jalan raya jauh lebih tidak berdaya apalagi penjahatnya menggunakan motor," jelasnya.

Tak hanya itu, penggunaan pelican crossing akan menimbulkan potensi meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Sebab, kesadaran pengendara motor masih sangat rendah sehingga potensi kecelakaan sangat besar.

"Masyarakat yang berkendara terhadap para penyeberang itu relatif rendah jadi kemungkinan untuk terjadinya kecelakaan sangat tinggi. Berpotensi sekali," ujarnya.

Trubus menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta tidak menghilangkan fungsi JPO. "Justru menggunakan JPO tingkat keamanannya lebih tinggi itu sudah dilakukan penelitian itu," pungkas Trubus.[lov]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya