Berita

Jokowi/Net

Politik

Rupiah Jebol, Jokowi Ambrol

RABU, 05 SEPTEMBER 2018 | 09:57 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Presiden Jokowi gagal melakukan perubahan ekonomi Indonesia, seperti janjinya di kala mencapreskan diri 2014 silam.

Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI), Panji Nugraha mengatakan, semakin terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga mencapai Rp. 15.000, jelas sangat merugikan Jokowi sebagai pertahana yang ikut berkompetisi dalam Pilpres 2019.

Ia mengatakan strategi ekonomi Jokowi untuk membuat perubahan di Indonesia dapat dikatakan gagal.


“Pelemahan rupiah ini membuat negara harus membayar bunga utang yang semakin tinggi, maka bisa dipastikan banyak infrastruktur mangkrak, artinya prestasi yang digadang-gadang selama ini oleh Jokowi dan kolega pun gagal, maka wajar saja jika Jokowi di Pilpres 2019 ini dinyatakan kalah sebelum bertanding karena pelemahan rupiah saat ini bukanlah prestasi yang membanggakan,' ungkap dia dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (5/9).

Panji menambahkan, Jokowi seakan mengabaikan persoalan ekonomi mengarah kepada krisis.

"Dengan anjloknya nilai tukar rupiah saat ini jelas hal tersebut disinyalir karena ketidakpercayaan publik atau pasar kepada pemerintahan Jokowi," sergahnya.

Selain itu, sambung dia, Jokowi pun akan kehilangan suara karena kebijakan yang diambil saat pelemahan rupiah adalah kebijakan tidak populis, seperti: mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menaikan pajak.

"Dari kebijakan tersebut jelas akan berdampak kepada harga-harga bahan pokok yang saat ini masih dirasa tidak terjangkau akan menjadi mahal. faktor tersebut jelas menjadi penentu kekalahan Jokowi, dan bisa dipastikan Indonesia ke depan mempunyai Presiden baru," tutupnya. [jto]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya