Instrumen Hukum Pidana Dan Hancurnya Demokrasi

Penegakan hukum kini nampak dipakai sebagai alat untuk mengebiri demokrasi. Sehingga ancaman bubarnya demokrasi tak bisa dihindarkan lagi.

"Cara yang paling mudah menghancurkan sistem demokrasi adalah dengan menggunakan instrumen hukum pidana, karena banyak orang akan pasang badan mendukung untuk mempidanakan penjahat, terutama 'koruptor'" kata pengacara Maqdir Ismail dalam twit-nya di akun @maqdir_ismail, Selasa (4/9).

Ia mengatakan, banyak menggunakan instrumen hukum untuk hal tertentu, khususnya hukum pidana dihadirkan untuk gegap gempita serta acungan jempol.

"Teorinya instrumen hukum pidana adalah instrumen terakhir dalam mengatasi masalah negara, tapi dalam praktik hukum kita, instrumen hukum pidana lebih diutamakan, karena hukum pidana menghadirkan gegap gempita dan acungan jempol," jelas dia.

Maqdir menyarankan, agar para pelaku politik untuk bertarung secara terbuka, bukan bersembunyi, sehingga bisa memperbaiki demokrasi.

"Untuk memperbaiki demokrasi dan penegakan hukum di negeri ini, ikutlah 'bertarung' untuk jadi apapun, termasuk jadi pejabat publik atau penegak hukum bukan bersembunyi, bahkan tidak berani menggunakan nama asli ketika nulis tweet," tambah Maqdir. [jto]