Berita

Asian Games 2018/Net

Nusantara

Soal Tiket Asian Games Habis, Jangan Langsung Hakimi BUMN

SENIN, 03 SEPTEMBER 2018 | 06:44 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kabar tiket Asian Games 2018 diborong oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih sebatas dugaan. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut.

Pengamat kebijakan publik dari Digipol Strategic Indonesia, Nur Fahmi BP bahkan menyebut bahwa isu itu sengaja dihembuskan untuk menyudutkan BUMN,

“Banyak muncul opini yang entah dari siapa pelakunya menggiring menyerang BUMN seperti sudah ada buktinya. Dihakimi bahwa BUMN curang, melanggar hukum. Ujung-ujungnya politis, menyerang Presiden Joko Widodo," ujar Nur Fahmi lewat keterangan tertulis, Senin (3/9).


Nur Fahmi berharap publik tetap menghargai asas praduga tidak bersalah yang diutamakan dalam penegakan hukum.

"Bagaimana nanti hasil pendalaman informasi dari KPK, apakah perlu dibawa ke ranah hukum, pengadilan, lalu apakah melanggar unsur gratifikasi, penyuapan atau tidak, itu yang menjadi dasar. Bukan opini kebencian," ucap Nur Fahmi.

Nur Fahmi mengatakan perlu disadari juga apakah isu diborongnya tiket Asian Games 2018 oleh BUMN merupakan alokasi yang dijual untuk publik atau adalah hak koorporasi sebagai sponsor.

"Itu semua kan belum jelas. Jangan langsung menghakimi BUMN. Atau jangan-jangan pejabat yang diberikan tiket gratis adalah petinggi internal BUMN sendiri. Semua bisa berasumsi," ujar Nur Fahmi.

Namun demikian, Nur Fahmi juga berharap agar Menteri BUMN Rini Soemarno bisa memberikan sanksi kepada jajarannya yang terbukti memborong tiket Asian Games dengan cara melanggar aturan.

Bahkan sebaiknya, kata Nur Fahmi, Kementerian BUMN berinisiatif membentuk tim khusus guna menyelidiki isu diborongnya Asian Games 2018 sehingga ikut membantu terjaganya transparansi publik. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya