Berita

Menaker/Net

Potong Lingkaran Kemiskinan, Pemerintah Genjot Pembangunan SDM

KAMIS, 30 AGUSTUS 2018 | 02:04 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya menekan angka kemiskinan melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Pembangunan SDM dinilainya sebagai langkah efektif. Karena, mampu memutus mata rantai kesenjangan keterampilan, yang mana akan berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

"Kenapa orang miskin? Karena penghasilannya rendah? Kenapa rendah? Karena pekerjaannya tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena pendidikannya rendah sehingga tidak mempunyai keterampilan. Kenapa pendidikannya rendah? Karena miskin. Berputar terus seperti lingkaran setan," kata Menaker Hanif di Depok, Jawa Barat hari Rabu (29/8).


Saat memberikan sambutan pada acara Temu Raya Nasional ALMISBAT (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat), Menteri Hanif mengatakan jika keterampilan seseorang meningkat, maka ia dapat memiliki pekerjaan yang berkualitas atau pun berwirausaha.

"Sehingga secara otomatis kesejahteraannya akan meningkat dan akan mengeluarkannya dari lingkaran setan kemiskinan," kata Menaker Hanif.

Saat ini kondisi ketimpangan keterampilan dan kompetensi kerja dipengaruhi oleh kondisi angkatan kerja Indonesia yang didominasi masyarakat berpendidikan menengah ke bawah (SD-SMP).

Berdasarkan data BPS, 58 persen dari 133 juta jumlah angkatan kerja saat ini berasal dari lulusan SD-SMP. Angka tersebut menjadi tantangan, karena Indonesia akan menghadapi bonus demografi tahun 2035 nanti.

"Usia angka produktif akan meningkat bisa mencapai 70 persen. Kalau 70 persen ini berasal dari lulusan SD-SMP, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi daya saing kita, " ujarnya.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) sendiri mendorong peningkatan kompetensi SDM Indonesia melalui berbagai program. Seperti pelatihan vokasi di BLK, pemagangan di dalam dan di luar negeri, BLK Komunitas, dan program-program peningkatan kompetensi lainnya.

"Kami pun mendukung langkah-langkah tersebut melalui triple skilling, yakni skilling, up skilling, dan reskilling," ujar Menaker Hanif.

Menaker Hanif menjelaskan, skilling merupakan program bagi masyarakat yang belum memiliki keterampilan. Sehingga dapat masuk ke pasar kerja atau pun berwirausaha.

Sedangkan up skilling, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan yang telah dimiliki.

"Sedangkan bagi yang ingin alih profesi, reskilling dapat memberikan keterampilan baru yang susuai dengan kebutuhan industri," papar Menaker Hanif.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menargetkan tahun 2019 untuk fokus pada pembangunan SDM. Pada APBN 2019 mendatang, pemerintah akan meningkatkan anggaran untuk pengembangan SDM menjadi Rp 14 triliun.

Kebijakan ini merupakan wujud konkret agenda besar yang akan dilakukan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah pembangunan infrastruktur selama sekitar empat tahun terakhir. [jto]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya