Berita

Meliana/Net

Hukum

Kasus Meliana Bencana Hukum Indonesia

SELASA, 28 AGUSTUS 2018 | 11:45 WIB | LAPORAN:

Meliana adalah korban dari ketidakmampuan negara dalam menegakkan hukum.

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Agus Rihat P. Manalu berpendapat, kasus Meliana dapat dicegah apabila negara sungguh-sungguh menjadikan hukum sebagai panglima dan bukan alat kekuasaan dan alat politik.

"Kita lihat dari rangkaian peristiwa Meliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara itu adalah bentuk kekalahan negara menghadapi tekanan massa dalam menegakkan hukum," ujar Agus kepada redaksi, Selasa (28/8).


Dengan mengesampingkan fakta hukum dan bukti-bukti yang cukup dipaksakan, menurut Agus, perkara bisa lanjut ke pengadilan dan Meliana divonis 18 bulan penjara.

"Lalu bagaimana dengan para pelaku yang telah melakukan persekusi terhadap Meliana dan pengrusakan terhadap rumah ibadah agama tertentu sebagai bentuk pelampiasan kemarahan terhadap Meliana? Hanya divonis satu setengah bulan?” tutur Agus.

Agus Rihat yang diketahui juga berprofesi sebagai advokat itu menekankan, telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekelompok massa terhadap diri Meliana dan juga orang lain yang tidak berbuat apa-apa. Ironisnya, negara tidak melakukan proses hukum yang berimbang terhadap para pelaku persekusi dan pengrusakan tersebut.

Negara seharusnya tidak boleh kalah oleh tekanan massa dalam melakukan penegakan hukum.

"Ini adalah PR (Pekerjaan Rumah) besar bagi negara untuk melakukan penegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu, hukum harus tajam ke semuanya, jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," terangnya.

"Tegakkan hukjum walaupun langit runtuh (fiat justitia ruat coelom) untuk membuktikan bahwa ini negara hukum yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi lagi malapetaka hukum seperti kasus Meliana," kata Agus mengakhiri.

Perkara ini berawal dari keluhan Meliana kepada tetangganya tentang suara speaker masjid yang keras. Akan tetapi kemudian keluhan Meliana tersebut berubah jadi malapetaka akibat dari adanya isu yang beredar bahwa ada warga etnis Tionghoa yang melarang adzan di masjid menggunakan speaker. [wid]


Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya