Arsul Sani/RMOL

Hukum

Vonis Kasus Karhutla Untuk Pemerintah, Bukan Jokowi

SENIN, 27 AGUSTUS 2018 | 10:36 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Hakim pada Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Barat menyatakan Presiden Jokowi bersama pejabatnya bersalah dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan, banyak yang salah kaprah dengan putusan hakim PT Kalbar tersebut.

"Itu kan gugatan perbuatan melawan hukum biasa terhadap pemerintah bukan terhadap Pak Jokowi," ujar Arsul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (27/8).

Menurut dia, pihak tergugat, dalam hal ini Presiden Jokowi, bisa mengambil langkah hukum lain.

Menurut dia, pihak tergugat, dalam hal ini Presiden Jokowi, bisa mengambil langkah hukum lain.

"Jadi karena itu gugatan perbuatan melawan hukum yang dikabulkan ya penerima tinggal kasasi saja," tukasnya. [wid]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43