ANEH saja rezim Jokowi terkesan panik menghadapi kegiatan oposisi dan penantang petahana (adegan ulangan Pilpres 2014). Padahal rezim petahana mempunyai akses kekuasaan, termasuk militer dan polisi di bawah kendali petahana, akses dana tak terbatas juga mereka punyai.
Namun melalui tangan relawan termasuk oknum banser, para preman konon "diinstruksikan" secara formal untuk melakukan aksi tandingan dimana saja melakukan kegiatan deklarasi dan diskusi yang dilakukan para "oposisi" dan "penantang pertahana" apalagi melakukan aksi #2019gantipresiden, apakah ini merupakan lanjutan dari pidato Jokowi di Sentul pada pertemuan tim relawan, agar tidak takut melawan. Walahualam.
Namun pertentangan semakin menajam setelah pidato tersebut, para relawan Jokowi semakin nekad dan militan dengan kekuatan tidak lebih 100 orang preman mereka lakukan pemblokiran bandara alasan mereka seragam diseluruh kota kegiatan
#2019gantipresiden adalah kegiatan adu domba dan menegakan khilafah. Seperti yang kita saksikan di media aksi penolakan walaupun dilakukan oleh segelintir mereka tidak segan melakukan kegiatan anarkis berupa pelemparan batu, dan memancing terjadinya bentrokan, bahkan di Surabaya oknum banser mengusir dan mengajak keributan dalam masjid manakala, para peserta aksi
#2019gantipresiden melakukan salat.
Sengaja penulis bedakan antara kelompok "oposisi" dengan kelompok "penantang pertahana" dalam Pilpres, karena tidak semua kelompok oposisi adalah pendukung dari kedua paslon capres.
Sama halnya dengan aksi 212 tidak semua peserta adalah anggota FPI, tetapi lebih banyak muslim yang terpanggil nuraninya karena penistaan agama oleh Ahok
Jika kenyataan sekarang di lapangan terjadi pembungkaman demokrasi dengan penanganan yang tidak adil yakni keberpihakan kepada salah satu paslon capres, dengan pembungkaman hak demokrasi secara otoriter oleh penguasa seperti yang disinyalir Rizal Ramli.
Sungguh disayangkan penulis khawatir ke depan akan terjadi bentrok horizontal yang beradu adalah antara rakyat dengan rakyat. Ada baiknya Jokowi sebagai presiden penanggung jawab tertinggi kondisi negara, mencegah dari sekarang bukan dengan cara pembungkaman hak demokrasi justru menyerukan kepada relawannya supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan tandingan, apalagi secara anarkis memblokir bandara dan sebagainya.
Seharusnya para pihak yang sedang berkuasa tidak perlu kuatir karena dari awal sampai sekarang hasil survei petahana tidak pernah terlewati oleh sang penantang.
Dalam kondisi ini semua pihak harus mengendalikan diri, termasuk pihak penantang kompetisi Pilpres, bertindak sebagai negarawan, karena jika terjadi amok masa, ekonomi bangsa Indonesia akan semakin terpuruk. Dibutuhkan waktu lama untuk menyehatkan kembali ekonomi Indonesia, kita akan semakin tertinggal dari negara tetangga.
[***]
Pengamat kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78
