Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Bubarkan Aksi #2019GantiPresiden, Rocky Gerung: Hak Buka Mulut Warga Negara Dibungkam

SENIN, 27 AGUSTUS 2018 | 04:29 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Polisi membubarkan aksi deklarasi #2019GantiPresiden salah satunya alasannya yakni massa tak punya serta tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Padahal, hak menyatakan pendapat telah diatur dalam konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.

"Hak buka mulut seorang warga negara dibungkam, kalian gembira. Lha, itu hak kalian juga. Dungu," kata akademisi UI Rocky Gerung dalam kicauannya di Twitter @rockygerung, Minggu (26/8).


Tak hanya persekusi elemen pendukung  #2019GantiPresiden. Diskusi pun dilarang.

Seperti yang dialami Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) diwarnai aksi penolakan sejumlah masyarakat di Bangka Belitung.

Sedianya diskusi tersebut akan menghadirkan akademisi Universitas Indonesia, Rocky Gerung, sebagai salah satu pembicara. [jto]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya