Berita

Jokowi/Net

Politik

Jokowi Mestinya Lebih Kesatria Dari Idrus Marham

MINGGU, 26 AGUSTUS 2018 | 07:31 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Presiden Joko Widodo diminta mundur dari jabatannya. Jokowi harusnya lebih kesatria dari Idrus Marham yang mundur dari jabatan Menteri Sosial meskipun belum dinyatakan bersalah melawan hukum oleh pengadilan.

"Jokowi puji Idrus kesatria mundur sebagai Mensos karena ditetapkan tersangka oleh KPK. Beda dengan Jokowi yang sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, mestinya lebih kesatria dari Idrus," kata Koordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (Galak), Muslim Arbi, melalui pesan elektronik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/8).

Muslim mengatakan di era demokrasi, keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, keteladanan sangat dibutuhkan. Sebagai kepala negara dan pemerintahan, keteladanan Jokowi adalah keteladanan yang paling utama.


"Tunduk terhadap hukum harus menjadi fatsun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi wajib mentaati konsitusi, sumpah dan janjinya agar menjadi contoh dan keteladanan ke depan," ujar Muslim.

Selain mundur dari RI-1, menurut Muslim, Jokowi juga harus mundur dari pencalonan sebagai presiden pada Pilpres 2019. Hal ini agar tidak ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung hingga keluar putusan inkrah.

"Hukum dan keadilan tidak pandang bulu terhadap siapapun. Sudah 73 tahun kita merdeka, Jokowi wajib mempelopori ketaatan kepada hukum dan keadilan," tukas Muslim. [fiq]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya