Berita

KTP-El/Net

Hukum

Kasus Ketua KPK Soal KTP-El Kembali Dipertanyakan

SABTU, 25 AGUSTUS 2018 | 03:48 WIB | LAPORAN:

RMOL.  Dugaan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) yang pernah menyeret nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo kembali diungkit Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari) 98.

"Kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Dalam laporan oleh Jaringan Islam Nusantara menyebutkan bahwa Agus terlibat pro aktif baik secara pribadi dan ketua LKPP saat itu," jelas Sekjen Jari 98 Ferry Supriyadi kepada redaksi, Sabtu (25/8).

Lebih lanjut, dia meminta agar kasus tersebut tidak di peti eskan karena kala itu Agus Rahardjo menjabat sebagai ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).


Bahkan, kejadian heboh yang menyita perhatian publik itu pernah di bahas oleh Panitia Khusus Angket DPR terhadap KPK yang mencoba menelanjangi Agus ketika menjabat ketua LKPP. Hal yang sama, pansus juga ikutan menuding Agus terlibat dalam kasus korupsi KTP-el. Ditambah lagi, beberapa kali Agus Rahardjo disebut mantan Mendagri Gamawan Fauzi terlibat KTP-el.

"Ocehan Gamawan ini tidak bisa dipandang sepele. Kasus ini juga sudah dilaporkan, kenapa tetap saja tidak di periksa-periksa, karena yang akan memeriksa pastinya ngeri-ngeri sedap dan takut dibenci masyarakat. Seharusnya ini dilakukan demi tegaknya fairplay-nya hukum. bukankah kalimat semua sama di mata hukum selalu di kumandangkan oleh semua aparat hukum, termasuk KPK," papar Ferry.

Selain itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga ikutan menuntut agar Agus segera mundur dari KPK. Mengingat adanya peraturan tentang LKPP maka sudah selazimnya Agus yang pada waktu itu menjadi kepalanya untuk segera diperiksa.

Ferry berujar, beberapa manfaat yang akan didapat jika Agus diperiksa oleh aparat hukum nantinya adalah pemulihan nama baik, jika lembaga anti rasuah masih diisi sosok yang bersih.

"Dan terpenting memberikan contoh ke masyarakat bahwa semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di mata hukum," pungkasnya. [wah]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya