Berita

Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

DPR Dorong Pemerintah Terbuka Soal Sanksi Yang Diterima Presiden

KAMIS, 23 AGUSTUS 2018 | 16:27 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Pemerintah dipastikan taat dan menjalankan semua keputusan hukum terutama soal putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Jangan kan pemerintah, semua warga negara menghormati keputusan hukum," ujar Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Kamis, 23/8).

Bamsoet begitu akrab disapa menyebutkan, pemerintah harus segera memberikan penjelasan sebagai sikap terhadap putusan tersebut.


"Kami dari DPR mendorong agar ini segera di-clearkan dan dijelaskan kepada publik atas keputusan tersebut," jelasnya.

Baca: Ternyata, Jokowi Dua Kali KO Dalam Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan

Kalaupun mau mengambil langkah hukum lain, Bamsoet menyebut masih ada jalan yang bisa dipilih oleh pemerintah.

"Peluangnya masih ada yaitu upaya hukum lain, banding dan kasasi," tukasnya. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya