Masuk Tim Kampanye Jokowi, Mundurlah Para Menteri Dan Pejabat

Tim kampanye nasional pasangan capres petahana Joko Widodo dan cawapres Ma'ruf Amin telah terbentuk tanpa nama ketua. Tujuannya tak lain untuk memenangkan pasangan ini.

Dari 150 nama terdapat sejumlah pejabat dari tingkat pusat seperti Wapres Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator PMK Puan Maharani, Kepala KSP Moeldoko hingga Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu Pramono Anung.

Demi netralitas dalam Pilpres 2019, sejumlah pihak mendesak pejabat yang masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin didesak untuk mundur dari posisinya di pemerintahan.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menilai, jika tidak mengundurkan diri, maka itu akan mengganggu kinerja pemerintah.

"Bagi pejabat pemerintah yang masuk tim sukses Joko Widodo di Pemilu Presiden 2019 lebih bijak memundurkan diri dari jabatannya, khususnya yang ada di Kementerian. Karena jelas ini akan mengganggu kinerja," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/8).

Jajang menilai pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto soal kehadiran JK dan para pejabat negara tidak akan merusak posisi netral dan kinerja pemerintah, itu tak berdasar.

"Ngawur itu. Dengan dijadikannya pejabat kementerian sebagai tim kampanye, dikhawatirkan banyak program dan kegiatan yang pakai duit Negara dimanfaatkan untuk kepentingan politik," tutupnya. [jto]