Lima menteri atau pejabat sekelas menteri masuk tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin. Para pembantu Presiden ini menduduki sejumlah posisi seperti Dewan Penasehat dan Dewan Pengarah. Di jagad Twitter, banyak netizen meledek Kabinet Kerja bisa berubah menjadi kabinet kampanye.
Menteri yang masuk tim kampanye itu adalah Menperin yang juga Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Seskab Pramono Anung dan Menkeu Sri Mulyani. Ada juga Wapres JK dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Lainnya, ada Juru Bicara Presiden, Johan Budi Sapto Pribowo dan Stafsus Presiden, Diaz Hendropriyono. Totalnya, ada delapan anggota pembantu Presiden masuk tim kampanye nasional.
Masuknya anggota kabinet menjadi tim kampanye Jokowi ini terungkap setelah didaftarkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama 8 sekjen parpol koalisi, ke KPU, kemarin.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan masuknya para menteri ke tim kampanye Jokowi tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.
"Karena sebagai Presiden incumbent, beliau menitikberatkan pada kerja yang sudah dilakukan selama ini. Sehingga beliau akan ambil posisi kerja seperti biasa, kecuali ya memang debat-debat dan sebagainya," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Ia membocorkan, gaya kampanye yang akan dilakukan Jokowi juga berbeda dari sebelumnya. "Jadi kalau untuk kampanye seperti dulu rasanya sudah nggak zamannya lagi. Pertama, menguras tenaga terlalu berlebihan sehingga beliau akan concern untuk tetap bekerja memprioritaskan apa yang menjadi target dan rencana dari Presiden," tandas Pramono.
Pramono melanjutkan, tugas para menteri di tim kampanye lebih banyak sebagai pengarah. Para menteri tidak akan turun langsung ke lapangan dan berorasi. "Pengarah itu kan mengarahkan. Tidak seperti yang di bawahnya ya direktur, tim teknis, dan sebagainya. Artinya konsentrasi di kementeriannya tidak akan terganggu. Nggak ada, enggak ada orasi-orasian, menteri kerja saja," ujarnya.
Di Twitter, sejumlah warganet meledek masuknya lima menteri dan sejumlah pejabat dalam tim pemenangan. Tweeps @adipatikujung melontarkan sindiran. "Pak @jokowi, KPU dan Bawaslu mohon dimasukkan sekalian ke tim sukses ya pak," kicau dia disambut @ IsoWira. "Menciderai demokrasi."
Akun @mnurmusa khawatir, uang APBN dalam kementerian dipergunakan untuk kampanye Pilpres. "Kampanye pake APBN nih kalo begini jadinya," cuitnya dibalas @EliSedya1 yang juga tak habis pikir. "Sok aja lah. Semua sah, menentukan pasangan capres dan cawapres pun di Istana kok."
Akun @yunzhu_ memberi saran kepada para pembantu Jokowi yang ikut masuk ke dalam tim kampanye. "Cuti pak cuti," imbaunya disamber @candraganteng86. "Fokus kerja menteri aja kenapa sih, kaya enggak ada yang lain aja."
Sentilan @MzRoel lumayan nakal lewat kicauannya. "Stuntmannya jangan lupa diajak pak," cuitnya senada dengan sindiran @faqihmubarok. "Kabinet kerja kerja kerja jadi kabinet kampanye!"
Meski demikian, ada juga yang tak mempermasalahkan. Menurut warganet, yang penting para menteri profesional dan bisa memisahkan antara tugas negara dan tim kampanye. "Biarin ajah. Yang penting kaga pake duit rakyat dan fasilitas negara, kalo sampe menyalahgunkannya. Yo kita rame-rame sumpahin biar pada kondoor tuhh," cuit akun @aziz_mz.
Ketua KPU Arief Budiman menyatakan wakil presiden atau menteri masuk menjadi tim kampanye tak dilarang dalam Undang-undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Ada larangan, tetapi berlaku bagi kepala daerah yang menjadi ketua tim kampanye pasangan capres-cawapres. Kepala daerah cuman boleh menjadi anggota tim kampanye.
Dia mengimbau, menteri dan pejabat negara yang masuk sebagai tim kampanye bakal capres-cawapres harus mentaati aturan kampanye. "Kalau dia pejabat negara dan berkampanye, maka ketentuan berkampanyenya melekat. Misalnya, dia tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan harus cuti selama mengikuti kampanye," ungkap Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. ***
