Kritik yang disampaikan Ketua MPR, Zulkifli Hasan masih bikin dongkol para pendukung Jokowi. Buktinya, banyak yang mencari muka dan mencoba menyerang balik Zulkifli. Paling baru, dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan, adalah tidak wajar.
Kemarin, pidato Zul ini direspon Sri Mul melalui akun Facebook resmi atas nama Sri Mulyani Indrawati. Ada tujuh poin yang disampaikan Sri Mul. "Pernyataan tersebut selain bermuatan politis, juga menyesatkan," demikian Sri Mul, sebagai pengantar menuju tujuh poin penjelasannya.
Jika disimpulkan, Sri Mul menyebut pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi).
Eks Direktur Bank Dunia itu bahkan menyindir, di saat itu Zul merupakan bagian dari pemerintahan.
Di medio 2009-2014, Zul menjabat sebagai Menteri Kehutanan, era Presiden SBY. Ia menyayangkan, kenapa justru baru sekarang soal itu diributkan.
Salah satu poin yang disorot Sri Mul ialah soal pembayaran pokok utang yang disebut Zulkifli tidak wajar jika dibandingkan dengan besaran dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, yang rasionya terus menurun dari 10,9 kali lipat. Dan di tahun 2019 menurun menjadi 5,7 kali. "Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR. Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan?," singgungnya. "Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat," katanya.
Satu jam semenjak Sri Mulyani mengunggah penjelasannya itu, unggahan tersebut sudah dibagikan sebanyak 2.067 kali, dikomentari oleh 650 akun dan mendapatkan respons emoticon oleh 3.528 akun.
Gayung bersambut, Zul tampak tak terima. Terutama soal prolog tulisan Sri Mul yang menyebut bermuatan politis dan menyesatkan. Zul balik menuding, Sri Mul justru yang menyesatkan. "Yang menyesatkan itu--catat--Menteri Keuangan, bukan Ketua MPR," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Selain itu, soal tudingan 'politis' yang disematkan Sri terhadap kritiknya, Zul menilai hal itu aneh. Sebab, MPR/DPR adalah lembaga politik yang memiliki kewenangan berbicara soal politik. "Ini MPR/DPR adalah lembaga politik, jadi ngomong politik tempatnya," sebutnya.
Zul juga bicara data. Empat lembar kertas berisi data utang pemerintah menjadi senjatanya. Zul merujuk pada pernyataan Sri yang sempat berbicara soal jatuh tempo utang pemerintah senilai Rp409 triliun.
Selain itu, ia merujuk pada pernyataan beberapa ekonom, di antaranya Rizal Ramli dan pengamat ekonomi dari
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira.
"Ini Sri Mulyani sendiri yang menyatakan bahwa utang jatuh tempo mencapai 409 T. Ini pernyataan beliau loh, menyerap anggaran 2019 nanti. Ini kalau rupiahnya melemah nambah nanti," tutur Zulkilfi.
Sebelum Sri Mul, sudah banyak elite yang mencoba tampil alias mencari muka membela Jokowi. Misalnya, Ketum PPP, Romahurmuziy. Ia menilai, pidato yang disampaikan Zul seperti keluar dari kelompok oposisi. Utamanya ketika Zul mengucapkan aspirasi emak-emak agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau. "Itu sebagai ketua MPR yang bercita rasa oposan," kata Rommy sapaan Romahurmuziy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).
Pidato Zulkifli itu, kata Rommy, semakin menegaskan posisi PAN sebagai oposisi. Dia menilai wajar jika isi pidato Zulkifli bernada kritik kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. "Ya karena memang itu posisinya posisi oposisi. Kalau Pak Zul kritik ke pemerintah itu semacam konsekuensi otomatis karena positioningnya sudah mengambil oposan dan baru beberapa hari yang lalu kadernya memutuskan resign dari kabinet," tegasnya.
Pun dilakukan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Ia menyebut data yang disampaikan Zul saat berpidato kurang tepat. "Tentu kalau terkait yang disampaikan Pak Zulhas, mungkin beberapa datanya kurang tepat. Sehingga yang terkait industri dan yang lain tidak sesuai," ujar Airlangga di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/8). "Sekarang 24 persen ekonomi itu kontribusi ekspor dari industri, 18 persen dari PDB juga dari itu," jelas Airlangga.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno menyebut wajar jika elite-elite politik sudah melakukan aksi cari muka menjelang Pilpres 2019. Itu, tidak menjadi masalah jika dilakukan saat berkampanye. Namun, menjadi tidak etis jika ditampilkan dengan atribut pejabat.
"Tidak hanya Pak Zul yang berpidato rasa Pilpres. Jokowi juga begitu, sudah ada tambahannya," ujar Adi kepada
Rakyat Merdeka. Menurutnya, para pendukung Jokowi mencoba menjadi garda terdepan untuk tampil sebagai pembela. Pun demikian di kubu Prabowo. Hal itu dilakukan oleh Zul yang menggunakan mimbar Ketua MPR untuk mengkritik pemerintah.
"Zul seolah ingin memberikan pesan politik kalau PAN itu kelaminnnya jelas, oposisi. PAN butuh branding di Pilpres 2019 nanti, tujuannya mendongkrak elektabilitas partai," pungkasnya. ***
