Berita

Aliansi Pemuda Anti Korupsi/Net

Politik

KPK Didesak Usut Dugaan Mahar Politik Di Pilpres 2019

SELASA, 21 AGUSTUS 2018 | 06:36 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut tuntas kasus mahar politik yang mencuat jelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Aliansi Pemuda Anti Korupsi mendesak KPK berani mendalami pengakuan Wasekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief yang membeberkan tentang mahar Rp 1 triliun ke dua partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Andi Arief dalam penuturannya menyebut bahwa mahar sebesar Rp 500 miliar dibagikan masing-masing ke PKS dan PAN untuk memuluskan jalan Sandiaga Uno menjadi pendamping Prabowo.


"Perilaku ini secara nyata dilarang dan diatur dalam produk perundang-undangan. KPK harus mengusut kasus ini," kata Koordinator Aliansi Pemuda Anti Korupsi, Irpan Saripudin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/8).

Aturan mengenai larangan bakal capres dan cawapres memberikan uang atau imbalan kepada parpol dengan tujuan memberikan dukungan telah ditegaskan dalam Pasal 228 UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Berdasarkan hal tersebut, maka Sandiaga Uno sebagai cawapres yang disampaikan oleh Andi Arief merupakan perilaku yang terindikasi melakukan dugaan praktik suap menyuap," lanjut Irpan.

Apalagi, tambah Irpan, Sandi masih aktif sebagai wakil gubernur DKI Jakarta saat pratik mahar itu terjadi. KPK, kata dia, bisa masuk mengusut Sandi yang masih berstatus pejabat negara kala itu.

Irpan telah memberikan surat kepada pimpinan KPK agar berani mengusut mahar politik tersebut. Dalam surat itu, KPK juga diminta untuk memanggil pihak-pihak terkait agar kasus ini bisa tuntas.

"Kami menolak upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh oknum-oknum partai politik yang dengan sengaja menyembunyikan kasus mahar politik ini,” bebernya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya