. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan proses penyidikan terhadap tersangka Bupati Mojokerto (nonaktif) Mustofa Kamal Pasa terkait kasus pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.
"Hari ini, proses penyidikan telah selesai sehingga berkas dan tersangka diserahkan penyidik ke penuntut umum (tahap II)," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (20/8).
Tersangka MKP akan dipindahkan dari Rumah Tahanan KPK ke Rumah Tahanan Klas 1 di Surabaya, serta persidangan pun akan dilakukan di Surabaya.
"Penahanan MKP akan dipindahkan ke Rutan Klas 1 Surabaya dan rencananya persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tipikor Surabaya," ungkap Febri.
KPK menetapkan MKP sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 pada 30 April.
MKP selaku Bupati Mojokerto periode 2010-2015 dan periode 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji dari Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) dan Onggo Wijaya selaku Direktur Operasi PT. Profesional Teiekomunikasi Indonesia (Protelindo) terkait dengan Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Mojokerto.
Dugaan hadiah atau janji yang diterima oleh MKP terkait perizinan menara telekomunikasi ini adalah sekitar Rp. 2,7 miliar.
Selain MKP, KPK juga nenetapkan Ockyanto selaku Permit and Regulatory Division Head PT. Tower Bersama Group dan Onggo Wijaya selaku, Direktur Operasi PT. Protelindo sebagai tersanga dalam kasus yang sama.
Atas perbuatannya MKP disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara Ockyanto dan Onggo Wijaya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.
[rus]
