Berita

Hukum

Bupati Khaerudin Ngaku Tidak Kenal Pejabat Kemenkeu

SENIN, 20 AGUSTUS 2018 | 14:47 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Bupati Labuhanbatu Utara Khaerudin Sitorus, saksi dalam kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah RAPBN-P 2018  mengaku tidak pernah kenal dengan tersangka Yaya Purnomo.

"Saya memang diperiksa untuk YP tapi saya tidak kenal dengannya," kata Khaerudin usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (20/8).

Ditanya keterkaitannya dalam kasus tersebut, Khaerudin menjawab singkat.


"Cuma konfirmasi saja, sesuai dengan agenda (KPK)," ujar Khaerudin.

Seperti dietahui, kasus tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Mei 2018. Penyidik KPK menetapkan empat tersangka yakni anggota Komisi XI DPR Amin Santono, Swasra selaku perantara, Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo dan pihak swasta Ahmad Ghiast.

Terkait konstruksi perkara, diduga tersangka Amin Santoso menerima Rp 400 juta dan sebanyak Rp 100 juta diterima Eka Kamaluddin melalui transfer dari kontraktor Ahmad Ghiast merupakan bagian dari 7 persen komitmen fee yang dijanjikan dari dua proyek di Pemkab Sumedang senilai Rp 25 miliar. Diketahui besaran komitmen fee sekitar Rp 1,7 miliar.

Kedua proyek dimaksud di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemkab Sumedang senilai Rp 4 miliar dan Dinas PUPR Pemkab Sumedang senilai Rp 21,8 miliar. Sumber dana suap diduga berasal dari para kontraktor di lingkungan pemkab.

Ahmad Ghiast diduga berperan sebagai koordinator dan pengepul dana untuk ‎memenuhi permintaan Amin Santono. Dari empat tersangka, baru Ahmad Ghiast yang kasusnya sudah diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara tiga tersangka lain masih proses penyidikan di KPK. [wah]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya