Berita

Sepanduk terpasang di kawasan Jembatan Suramadu, Bangkalan, Madura, Jawa Timur/Ist

Politik

Menggelinding Gerakan Haram Pilih Jokowi Di Madura

MINGGU, 19 AGUSTUS 2018 | 02:10 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Drama batalnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD untuk dijadikan calon wakil Presiden (Cawapres) Joko Widodo (Jokowi) setelah diminta bersiap secara resmi untuk dideklarasikan menimbulkan reaksi yang cukup keras dari sebagian masyarakat Madura. Salah satunya muncul gerakan "Haram Milih Jokowi".

Beberapa demonstrasi berlangsung di sejumlah wilayah Madura dan Jawa Timur. Sejumlah warga membawa spaduk besar bertulisan "Madura Untuk Indonesia", "Haram Bagi Orang Madura Memilih Jokowi" di Jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur, Jumat (17/8).

Mahfud MD sendiri sudah mengutus asistennya Imam Marsudi untuk menemui aktor-aktornya untuk menghentikan gelindingan gerakan tersebut. Mahfud menyampaikan pesan agar mereka tidak melakukan demo-demo yang kontra produktif bagi Indonesia sebab dirinya merasa tidak apa-apa.


Tetapi sejumlah tokoh gerakan ini tetap tak terima. Mereka menyatakan, memang boleh jadi Mahfud sendiri tidak apa-apa, tetapi sebagian besar masyarakat Madura justru sangat merasakan apa yang dirasakan Mahfud.

Masyarakat Madura turut sakit hatinya dan kecewa dengan keputusan Jokowi lewat drama yang menimpa tokoh mereka.

Suku Madura adalah suku bangsa terbesar keempat di Indonesia setelah Jawa, Batak, dan Sunda.

Populasinya jika dihitung dengan yang kawin campur antar suku adalah 23 juta, sekitar 9,5 juta berdarah Madura (ayah dan ibu) asli dan sisanya bercampur dengan darah suku-suku lain. Orang Madura yang tinggal di Madura sebanyak 4,5 juta sedangkan sisanya berdiaspora di pulau-pulau lain terutama di sepanjang Surabaya hinhga Banyuwangi.

Orang-orang Madura juga bersebaran di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Secara antropologis suku Madura dikenal sangat solider, dekat satu sama lain dalam suasana kekeluargaan, dan kompak untuk saling membela di antara mereka. [nes]


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya