Berita

Hukum

Penyidik KPK Kecewa Kepemimpinan Jokowi Dalam Penegakan Hukum

JUMAT, 17 AGUSTUS 2018 | 16:32 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan kecewa dengan penegakan hukum di Indonesia.

Kekecewaan itu lantaran hingga saat ini kemerdekaan terhadap keadilan pada masyarakat tidak didapat. Justru para pelaku kriminal seperti pelaku penyerang air keras terhadap dirinya mendapat kemerdakaan dari proses hukum.

Bahkan menurut Novel, bukan hanya pelaku penyerangan dirinya saya saja yang dibiarkan berkeliaran tetapi pelaku kejahatan lain masih diberi kemerdekaan.


"Penyerangan-penyerangan yang lain pun dibiarkan, ini yang menurut saya terlalu. Padahal kita sudah sama-sama komit mendukung pemberantasan korupsi. Tapi saat ada yang menyerang KPK justru dibiarkan merdeka," ujar Novel Baswedan di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (17/8).

Ia pun mengaku kecewa terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo lataran merasa abai untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap dirinya.

"Kepada Bapak Presiden saya harapkan beliau betul-betul mau memberikan perhatian dan betul-betul mau mendukung pemberantasan korupsi, sebab dukungan Presiden penting. Kalau Bapak Presiden tidak mendukung dengan sungguh-sungguh tentu hasilnya tidak akan maksimal, seperti sekarang ini," ungkapnya.

Lebih lanjut Novel juga berharap kepada pimpinan KPK untuk dapat semakin agresif mengungkap kasus penyerangan terhadap dirinya dan kasus penganiayaan lain yang diterima pegawai KPK yang hingga kini terkesan ditutupi.

Menurut Novel serangan untuk pegawai KPK bukan hanya terjadi terhadap dirinya, namun tidak diungkap.

"Saya tetap menuntut dan meminta kepada pimpinan KPK agar mau membuka fakta-fakta itu semua, agar bisa menjadi perlindungan terbaik bagi pegawai KPK, atau juga bagi orang-orang yang berjuang melawan korupsi agar penyerangan tidak lagi terjadi di kemudian hari," pungkasnya.  [nes]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya