Berita

Ilustrasi/Net

Hukum

DPR Harap Syafruddin Mampu Jadikan PNS Bebas Korupsi

RABU, 15 AGUSTUS 2018 | 22:17 WIB | LAPORAN:

Komisi III DPR RI mendukung terpilihnya Komjen Syafruddin sebagai menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menggantikan Asman Abnur.
 
Anggota Komisi III Ahmad Sahroni mengatakan, sebagai perwira tinggi kepolisian, Syafruddin terbilang sosok yang bersih. Pengalamannya menjadi wakapolri yang memiliki peran mengatur sumber daya manusia di kepolisian merupakan salah satu gambaran jelas.
 
"Syafruddin sosok yang bersih dan berpengalaman mengatur institusi besar dengan jabatannya sebagai Wakapolri. Kita berharap dan yakin Syafruddin mampu meneruskan pekerjaan yang belum terselesaikan oleh Asman terkait reformasi birokrasi khususnya di lingkungan aparatur negara," jelasnya kepada wartawan, Rabu (15/8).
 

 
Politisi Partai nasdem itu berharap, dengan pengetahuannya di bidang hukum, Syafruddin mampu menjadikan pegawai negeri sipil (PNS) lebih bersih, khususnya dari kasus korupsi.
 
"Berbekal pengalamannya sebagai penegak hukum, kita berharap para aparatur negara di bawah kepemimpinannya akan lebih bersih. Jangan lagi ada PNS yang terlibat kasus korupsi dan reformasi birokrasi akan berjalan lebih baik," yakin Sahroni.
 
Indonesian Corruption Watch (ICW) sebelumnya merilis data pegawai negeri sipil (PNS) di pemerintah daerah dinilai menjadi aktor korupsi terbanyak selama 2017. Tren pelaku korupsi berdasarkan profesi tahun 2015-2017 sebagai pegawai di tingkat pemkab/pemkot/pemprov masih menempati urutan tertinggi. Sebanyak 456 PNS di daerah yang terjerat korupsi pada 2017 meningkat drastis dari tahun 2016 dengan 217 orang.
 
Sementara, Badan Kepegawaian Nasional hingga Juli 2018 telah memblokir data kepegawaian terhadap 231 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah berkekuatan hukum tetap dan belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi masing-masing. Ratusan nama ASN yang diblokir merupakan pegawai di 56 instansi pemerintah dengan rincian satu orang di salah satu instansi pemerintah pusat dan 230 lainnya dari 55 pemerintah daerah. [wah]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 Songsong Pembalap Muda Menuju Pentas Dunia

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:56

Catatan Hari Pelaut Sedunia 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:34

284 Petembak Siap Bertarung dalam Kejurnas Menembak ISSF 2026

Rabu, 24 Juni 2026 | 01:17

Lembaga Peradilan Khusus Pemilu Perlu Dibentuk Demi Wujudkan Keadilan

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:50

Pembangunan Hotel Prima Katulampa Harus Dihentikan, Ini Sebabnya

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:30

Mahasiswa dan Dalang

Rabu, 24 Juni 2026 | 00:10

Kejati Sultra Geledah Rumah Bos Tambang hingga Rujab Wabup Kolaka

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:48

PDIP yang Overthinking, Bukan Pemerintah yang Panik

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:32

Kemensos Mulai Operasikan Dua SR Permanen di Pasuruan Bulan Depan

Selasa, 23 Juni 2026 | 23:16

PDIP Desak Wapres Gibran Klarifikasi Soal "Uang Sogok" ke Mahasiswa UBK

Selasa, 23 Juni 2026 | 22:45

Selengkapnya