Berita

Foto: RMOLSumsel

Nusantara

Dapat Wangsit Soekarno, Pria Ini Nekat Daftar Pilpres

RABU, 15 AGUSTUS 2018 | 12:33 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Dengan kenakan jas merah, seorang pria di Prabumulih mendatangai kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pria tersebut bernama Mat Hardi Maharaja Besi (49) warga Jalan Sungai Medang, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan.

Maksud kedatangannya ke kantor KPU Kota Prabumulih untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon presiden RI.


Mat Hardi mengaku pendaftaran dirinya sebagai calon presiden ini atas  wangsit dari Presiden Republik Indonesia (RI) pertama, Soekarno.

Meski pendaftaran telah ditutup sejak 10 Agustus kemarin namun hal itu tak menyurutkan semangat pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek ini untuk mendatangi KPU.

Ia pun membawa sejumlah berkas persyaratan. Salah satunya Ijazah dari Malaikat.

Alhasil keinginannya tersebut tidak dapat terwujud lantaran terhambat aturan yang mana pilpres harus menggunakan partai politik (parpol).

Mat Hardi menjelaskan meskipun terkesan konyol namun ia memberanikan diri mendaftar ke KPU setelah mendapatkan mimpi didatangi Presiden Soekarno sebanyak 11 kali.

"Saya waktu umur delapan tahun diberi pak Soekarno burung elang. Terakhir pas ada gerhana bulan pak Soekarno kembali datang dalam mimpi memberi amanat melepaskan penderitaan rakyat," jelasnya seperti dilansir Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (15/8).

Mengenai ijazah bertuliskan malaikat, ia menuturkan jika itu ia buat sendiri setelah mendapat petunjuk dari Malaikat seribu.

"Kalau ijazah itu awalnya saya didatangi malaikat seribu, ialah Malaikat Ababil. Kemudian cap di ijazah saya dapatkan dari ibu-ibu waktu jualan di pasar," tuturnya.

Mat Hardi menegaskan pencalonan dirinya mesti harus dilakukan karena sesuai wangsit apabila hal itu tidak diindahkan maka gempa di Lombok akan terjadi pula sampai ke pulau Jawa.

"Contoh seperti dulu waktu jaman SBY, karena tidak didengarkan terjadilah gempa di Aceh," tegasnya.

Meskipun keinginannya untuk mencalonkan diri tidak terwujud namun Mat Hardi tak berkecil hati. Ia berharap KPU dapat menyampaikan usulannya kepada Pemerintah agar ke depan pilpres boleh melalui jalur independen.

"Sistem pemilu dari Parpol sudah selesai, sekarang dari independen. Harusnya memang ada, karena ada banyak perjuangan juga dari independen tapi tidak bisa (nyapres)," bebernya.

Sementara Komisioner KPU Prabumulih, Sirajuddin saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya membuka lebar-lebar pintu KPU apabila ada yang ingin bertanya maupun berdiskusi seputar pencalonan.

"Tentunya kita terima dulu ya kalau ada tamu seperti ini. Kita siap melayani kalau mau berdiskusi ataupun ada yang ingin ditanyakan seperti halnya yang dilakukan pak Mat Hardi," terangnya. [jto]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya