Berita

Joko Widodo-Ma'ruf Amin/Net

Politik

Terbongkar, Ternyata Ancaman NU Bakal "Lepas Tangan" Justru Datang Dari Ma'ruf Amin

RABU, 15 AGUSTUS 2018 | 05:55 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Batalnya Mahfud MD menjadi cawapres pendamping Joko Widodo diwarnai dengan ancaman bahwa NU tidak bertanggung jawab apabila bukan kader NU yang menjadi cawapres petahana.

Mahfud mengatakan informasi itu didapat langsung dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat mereka melakukan pertemuan.

Saat bertemu Muhaimin, Mahfud diberi tahu bahwa Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin yang menyampaikan ancaman, yaitu NU bakal "lepas tangan" jika kader NU tidak menjadi cawapres Jokowi.


"(Ancaman) itu dibantah, padahal pernyataan itu yang menyuruh itu Kiai Ma'ruf Amin. Bagaimana saya tahu Kiai Ma'ruf Amin? Muhaimin yang bilang ke saya. Saya tanya, gimana main ancam-ancam? Itu yang nyuruh Kiai Ma'ruf," ungkap Mahfud meniru Muhaimin di acara ILC, Selasa (15/8) malam.

Mahfud juga mengungkapkan, satu hari sebelum pengumuman cawapres oleh Jokowi, terjadi pertemuan antara Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, Ma'ruf Amin dan Muhaimin di kantor PBNU, membahas cawapres.

Pertemuan digelar usai ketiganya dipanggil secara terpisah ke Istana oleh Jokowi yang meminta masukan sosok cawapres. Mereka, kata Mahfud, marah karena ketiganya tidak disinggung sebagai "calon wakil presiden".

"Tiga orang ini berkesimpulan bahwa mereka bukan calonnya karena waktu dipanggil tidak disebut 'calon'. Lalu mereka sepertinya marah," ujar Mahfud.

Menurut mantan ketua MK itu, dari sinilah ancaman itu keluar. Ancaman bahwa NU tidak bertanggungjawab secara moral terhadap pemerintahan jika bukan kader NU yang menjadi cawapres. Kalimat "ancaman" didekte langsung oleh Ma'ruf Amin yang kemudian disampaikan oleh Ketua PBNU, Robikin Emhas.

Mahfud sendiri heran tidak dianggap oleh beberapa oknum di PBNU sebagai kader NU. Padahal dia sekolah di sekolah naungan NU, rektor di kampus naungan NU, serta masuk struktural PP Gerakan Pemuda Ansor, PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dan The Wahid Institute sebagai penasihat dan dewan kehormatan. [rus]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya