Berita

Prabowo-Sandi/Net

Politik

Pesan Kuat Ganti Presiden Harus Bisa Dijaga Prabowo-Sandi

SELASA, 14 AGUSTUS 2018 | 02:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota DPD RI Fahira Idris mendapat pesan kuat begitu besarnya keinginan rakyat untuk mengganti tampuk kepemimpinan nasional secara konstitusional pada Pemilu 2019 mendatang.

Pesan kuat ini harus bisa dijaga oleh pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan memformulasikan program dan janji kerja yang langsung menyentuh jantung persoalan yang selama ini diresahkan rakyat Indonesia.

"Setiap saya turun ke bawah menyapa konstituen dan bertemu berbagai elemen rakyat di berbagai wilayah Indonesia, saya selalu mendapat pesan kuat bahwa rakyat ingin ada pergantian tampuk kepemimpinan nasional. Gerakan 2019 Ganti Presiden harus "dibalas" Prabowo-Sandi dengan berani mengoreksi dan merubah total kebijakan dan program Pemerintahan Jokowi selama empat tahun belakangan ini," Senator Jakarta ini ini, Selasa (14/8).


Fahira mengungkapkan, jika ingin memenangkan hati sebagian besar rakyat Indonesia, Prabowo-Sandi harus berani menjadi antitesa berbagai kebijakan Jokowi selama memimpin negeri ini terutama dalam pengelolaan ekonomi bangsa yang semakin tidak menentu karena melahirkan berbagai ketimpangan atau kesenjangan.

"Kebijakan menjadikan pembangunan benda mati (infrastruktur) sebagai segala-galanya harus dikoreksi total oleh Prabowo-Sandi dengan menjadikan pembangunan manusia sebagai panglima. Kesalahan fatal ini jangan diulang lagi oleh Prabowo-Sandi jika nanti dipercaya memimpin negeri ini," papar Fahira.

Tidak hanya itu, sambung Fahira, berbagai kebijakan mulai dari utang negara, pengelolaan kekayaan negara, soal tenaga kerja asing dan susahnya lapangan pekerjaan, mudahnya impor bahan pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, tarif listrik, termasuk perjanjian investasi dengan Tiongkok juga harus dikoreksi total. Pengelolaan konflik sosial yang selama empat tahun terakhir ini dianggap gagal juga harus dicari formulasi solusinya.

"Prabowo-Sandi harus berani mengoreksi total berbagai kebijakan yang selama ini menyulitkan rakyat dan menjadi biang kegaduhan di negeri ini. Tawarkan program nyata yang menyentuh persoalan serta janji kerja yang rasional serta solutif. Selama empat tahun ini rakyat sudah cukup lelah melihat banyak janji-janji yang tidak ditepati," pungkas Ketua Komite III DPD. [rus]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya