Berita

Habiburokhman/Net

Nusantara

Habiburokhman Layak Jadi Wagub DKI

MINGGU, 12 AGUSTUS 2018 | 18:12 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Wakil gubernur Jakarta pengganti Sandiaga Uno terus dipergunjingkan meskipun kabarnya koalisi Kertanegara sepakat posisi tersebut jatah PKS.

Nama politisi PKS Mardani Ali Sera disebut-sebut kandidat terkuat. Mardani menyatakan siap jika direstui ketum parpol anggota koalisi.

Di luar Mardani, sejumlah nama terus didorong. Setidaknya ada dua kubu yang sudah berupaya menguatkan posisinya, yakni kubu Sudirman Said dan Mohamad Taufik.


Nama Sudirman Said yang diusung Gerindra di Pilgub Jawa Tengah diaspirasikan oleh pendukung salah satunya Zeng Wei Jian alias Ken Ken. Bahkan selain mengincar kursi Wakil Gubernur DKI, kubu Sudirman Said juga mengincar kursi Ketua Tim Sukses Prabowo-Sandi. Namun informasi yang diperoleh mengatakan, untuk posisi ini langkahnya terganjal Djoko Santoso.

Adapun nama Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPD Gerindra Jakarta, Mohamad Taufik, antara lain diwacanakan oleh Direktur Forum Diskusi Jurnalis Jakarta (FDJJ), Ahmad Jubair. Taufik dinilai memahami problem penuntasan transportasi, banjir hingga ekonomi kerakyatan. Pengalamannya sebagai aktivis LSM yang membedah sederet persoalan ibukota jadi modal penting.

Kini giliran Barisan Insan Muda (BIMA) yang angkat suara. Mereka menyebut sosok yang paling tepat menjadi Wagub DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno adalah Ketua Ketua bidang Hukum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman.

"Beliau adalah tokoh muda yang sangat paham Jakarta," kata Ketua Umum BIMA, Syarief Hidayatullah, melalui pesan elektronik yang disebarluarkan Minggu (12/8).

Selain di Gerindra, Habiburokhman saat ini aktif sebagai Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Syarif mrngatakan sebagai advokat pembela rakyat, hampir setiap hari Habiburokhma bertemu masyarakat bawah Jakarta sehingga dia senantiasa tahu apa yang menjadi kegelisihan masyarakat.

"Kehandalannya di bidang hukum akan membantu mengamankan kebijakan-kebiijakan Pemprov DKI yang kerap dipersoalkan secara hukum. Kasus-kasus seperti adanya teguran dari Ombudsman atau KASN bisa diantisipasi dan ditanggulangi," tukas Syarif.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya