Presiden Tidak Mungkin Jual Negara Kalau Jadi Mandataris MPR

Dalam UUD 45 naskah asli, presiden merupakan mandataris MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Hal itu yang tengah diperjuangkan oleh Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) saat menggelar Rakernas di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Minggu (12/8).

"Presiden harus kembali lagi menjadi mandatarisnya MPR. Supaya presiden tidak menjual ini, menjual itu, karena semua sudah ada mandatnya di dalam GBHN," kata Ketua Presidium Nasional GSI Ratna Sarumpaet.

Menurut dia, dengan adanya pemilihan presiden langsung oleh rakyat cenderung menjadi transaksional. Akibatnya, kata Ratna, seperti saat ini yang banyak menjual aset ke negara lain.

Masih kata Ratna, pemilu transaksional ini juga membuat bangsa Indonesia tidak cerdas dan terjebak dalam alam kebodohan.

"Dengan pemilu transaksional ini bikin orang jadi bodoh, yang di kampus cuma ngejar titel aja," selorohnya.

Oleh karena itu dia menghendaki kembali ke UUD 45 naskah asli di mana MPR menjadi lembaga tertinggi negara yang memberi mandat kepada presiden.

"Solusinya cuma itu, kalau mandat kan jelas, presiden nggak bisa menghayal mau kasih ini, itu ke China," ujarnya. [fiq]