Bos PT KAK Divonis 2 Tahun Bui Dan Hak Politik Dicabut 3 Tahun

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman dua tahun penjara kepada Khayub Muhammad Lutfi. Khatib terbukti me­nyuap Bupati Kebumen nonaktif, Yahya Fuad untuk mendapatkan proyek.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang Antonius Widijantono jugamenjatuhkan hukuman denda kepada komisaris PT Karya Adi Kencana (KAK) itu Rp 150 juta. Dengan ketentuan, jika tidak dibayar,diganti dengan pidana pen­jara empat bulan.

"Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," Antonius Widijantono membacakan amar putusan.

Menurut majelis hakim,perbuatan Khayub memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001.

Majelis hakim sepakat dengan jaksa penuntut um­um KPK untuk mencabut hak politik Khayub selama tiga tahun setelah dia menyelesaikan hukuman pen­jara. Akibatnya, selama itu Khayub tidak bisa mengi­kuti seleksi jabatan publik.

Vonis yang dijatuhkan ha­kim lebih rendah dari tuntu­tan jaksa KPK. Sebelumnya jaksa meminta majelis hakim menghukum Khayub dipen­jara tiga tahun karena diang­gap terbukti menyuap Bupati Kebumen Rp 5,9 miliar.

Khayub memberikan fu­lus agar bisa mendapatkan proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Bekas calon bupati Kebumen itu menyerahkan uang lewat orang-orang dekat Yahya. Yakni Barli Halim dan Hojin Anshori. Keduanya tim sukses Yahya dalam pemilihan bupati.

Uang untuk Yahya juga diberikan lewat Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen, Adi Pandoyo.

Uang Rp2 miliar yang diserahkan lewat Barli meru­pakan imbalan atas penunju­kan PT Karya Adi Kencana sebagai pelaksana proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Prembun.

Sisanya, Rp3,9 miliar diberikan lewat Hojin dan Adi Pandoyo. Uang itu merupakan fee atas penggarapan sejumlah proyek Pemkab Kebumen yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kasus ini pengembangan penyidikan suap alokasi anggaran di APBD yang melibatkan pejabat Pemkab Kebumen dan sejumlah ang­gota DPRD. ***