Berita

Haris Rusly Moti/Net

Politik

Demokrat Sebaiknya Tidak Bersikap Merengek Dan Meraung-raung

KAMIS, 09 AGUSTUS 2018 | 11:13 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

DI dalam politik, sering kali kita dihadapkan pada resiko pahit yang tidak kita kehendaki, sebut saja resiko 3D. Dikalahkan (failed), dijebak (trapped) dan dibajak (hijacked). Kadang seluruh design dan skenario yang kita rencanakan failed karena di-hijack di tengah perjalanan.

Jika semata di-hijacked, kita mungkin hanya dikalahkan di dalam sebuah pertarungan politik, atau kehilangan harta karena dirampas secara paksa. Sering kali pembajakan memang didahului oleh penjebakan. Persis seperti bajak laut yang bekerjasama dengan anak buah kapal menjebak dengan rute palsu, lalu kapalnya dibajak di tengah perjalanan.

Hidup di alam politik dan ekonomi liberal itu persis seperti hidup di hutan rimba. Kita harus waspada jika diintai, dijebak, lalu dibajak atau dimangsa. Pedihnya pertarungan di alam politik liberal itu jika di-trapp atau kena jebakan. Nasib kita bisa berubah 190 derajat.


Sebagai contohnya adalah nasib tidak beruntung Anas Urbaningrum yang dipenjara karena diduga dijebak tuduhan korupsi. Demikian juga nasib tidak beruntung Antasari Azhar yang dipenjara karena diduga kena jebakan kasus pembunuhan terhadap Nasrudin.

Demikian juga sangat lumrah jika di dalam alam politik yang liberal itu terjadi aksi rebut momentum politik. Dalam bahasa di pasar modal disebut profit taking, aksi ambil untung atau aksi membajak keuntungan. Aksi profit taking atau membajak keuntungan membutuhkan kecerdikan, keberanian dan kecepatan. Aksi profit taking memang sering kali mengguncangkan pasar dan merugikan pihak tertentu.

Karena itu, kecerdikan, kecepatan dan keberanian pihak tertentu melakukan aksi profit taking untuk menjadi Cawapres sangat lumrah di dalam alam politik yang liberal. Tidak ada yang aneh di dalam peristiwa profit taking Cawapres tersebut.

Untuk itu, sangat tidak pantas dengan sikap primitif dan kekanak-kanakan yang ditunjukan oleh pimpinan Partai Demokrat yang merengek dan meraung-raung ketika kalah cepat, kalah cerdik dan kalah berani dalam aksi perebutan jatah kursi Cawapres.

Hinaan "Jenderal Kardus" hingga tuduhan transaksional sangat tidak pantas dipertontonkan di dalam dunia politik yang liberal saat ini. Sikap tidak sopan dengan kata-kata tidak santun seperti itu tidak pantas ditunjukkan oleh pimpinan Partai Demokrat yang dikenal dengan semboyan "berpolitik dengan santun".

Sikap merengek dan meraung-raung seperti itu tanda tidak adanya kedewasaan di dalam menerima sebuah resiko berpolitik. Sikap seperti itu persis seperti sikap anak kecil yang merengek dan meraung-raung ketika kehilangan mainannya. Apa bedanya dengan Nobita yang digambarkan sebagai anak manja yang sering kali merengek dan meraung-raung di hadapan Doraemon?

Jika ikhlas membangun koalisi tanpa syarat mendapatkan jatah kursi Cawapres, kenapa mesti kecewa? Kenapa bersikap merengek dan meraung di saat jatah kursi Cawapres tersebut di-hijack secara cepat, cerdik dan berani oleh pihak lain?

Karena itu, demi tegaknya politik santun yang menjadi semboyan Partai Demokrat, alangkah baiknya pimpinan Partai Demokrat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas penghinaan dan pernyataan yang primitif dan tidak sopan tersebut.

Tidak usah merengek, meraung raung, menghina "Jenderal Kardus" dan menuduh partai lain transaksional, ketika "kantong ajaib Doraemon-nya" gagal menyulap tokoh idolanya menjadi Cawapres. [***]

Penulis adalah Petisi 28 dan kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP)

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya