Berita

Politik

PBB: Presidential Threshold Tidak Fair Dan Inkonstitusional

RABU, 08 AGUSTUS 2018 | 17:22 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Ketentuan ambang batas pencapresan presidential threshold (PT) 20 persen dalam Pilpres 2019 membunuh hak konstitusional warga negara. Peraturan itu dianggap tidak fair terutama bagi partai-partai yang baru lulus verifikasi.

Ketua Bidang Pemenangan Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menganggap atauran itu jauh dari semangat keadilan.

"Semangat untuk menyelenggarakan pileg dan pilpres secara serentak ini adalah adanya semangat keadilan bagi setiap warga negara, seharusnya tidak ada presidensial treshold, ini sangat tidak fair," kata Sukmo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/8).


Menurut dia, acuan yang digunakan yaitu hasil Pemilu 2014 bisa dibilang sudah kadaluwarsa. Seharusnya acuan itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk tahun 2019.

"Produk tahun 2014 kok masih digunakan? Ini kan sudah kadaluwarsa," tegasnya.

Oleh karena itu, pihaknya menganggap Pasal 222 UU Pemilu adalah inkonstitusional. Maka dari itu, MK harus mengabulkan gugatan pemohon untuk membatalkan ambang batas 20 persen tersebut.

"Ada hal-hal yang diputuskan secara konstitusional tapi isinya inkonstitusional, itulah ambang batas 20 persen," pungkas Sukmo. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya