Berita

Politik

Pengurangan Kemiskinan: GusDurnomics (Rizalnomics) Tercepat, Jokowinomics Terlambat

SENIN, 06 AGUSTUS 2018 | 17:45 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

SETELAH mencermati kembali data persentase dan jumlah kemiskinan versi BPS pasca Reformasi, kami menemukan hal-hal yang menarik yang ditampilkan di tabel "Laju Pengurangan Kemiskinan Pemerintah Indonesia 1998-2018" di atas.  Sumber data dapat diunduh dari website resmi BPS (www.bps.go.id).

Dari 20 tahun lamanya Reformasi berjalan (1998-2008), di bawah kepemimpinan lima orang Presiden (Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi), kemiskinan penduduk Indonesia telah berkurang sebesar 23,5 juta jiwa.
Pemerintahan Habibie, selama 1 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan penduduk sebesar 1,53 juta jiwa. Jadi, laju pengurangan kemiskinan Habibienomics (model ekonomi pemerintahan Habibie)  adalah sebesar 1,53 juta jiwa/tahun.

Pemerintahan Gus Dur, selama 2 tahun (tepatnya 21 bulan), telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 10,1 juta jiwa. Jadi, laju pengurangan kemiskinan GusDurnomics atau Rizalnomics (merujuk kepada Rizal Ramli sebagai komandan tim ekonomi Gus Dur) adalah sebesar 5,05 juta jiwa/tahun.

Pemerintahan Gus Dur, selama 2 tahun (tepatnya 21 bulan), telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 10,1 juta jiwa. Jadi, laju pengurangan kemiskinan GusDurnomics atau Rizalnomics (merujuk kepada Rizal Ramli sebagai komandan tim ekonomi Gus Dur) adalah sebesar 5,05 juta jiwa/tahun.

Pemerintahan Megawati, selama 3 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 1,72 juta jiwa. Jadi laju pengurangan kemiskinan Megawatinomics adalah sebesar 570 ribu jiwa/tahun.

Pemerintahan SBY, selama 10 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 8,42 juta jiwa. Jadi laju pengurangan kemiskinan SBYnomics adalah sebesar 840 ribu jiwa/tahun.

Pemerintahan Jokowi, selama 4 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 1,78 juta jiwa. Jadi laju pengurangan kemiskinan Jokowinomics adalah sebesar 450 ribu jiwa/tahun.

Artinya, dari lima pemerintahan pasca Reformasi, model ekonomi yang tercepat lajunya mengurangi angka kemiskinan adalah GusDurnomics/Rizalnomics. Laju pengurangan kemiskinannya tiga kali lebih cepat dari Habibienomics, 9 kali lebih cepat dari Megawatinomics, 6 kali lebih cepat dari SBYnomics, dan 11 kali lebih cepat dari Jokowinomics.

Kesuksesan GusDurnomics/Rizalnomics disebabkan oleh model ekonomi yang digunakan tidak mengikuti garis kebijakan neoliberal ala IMF-Bank Dunia, melainkan mengikuti pendekatan alternatif yang berciri: memacu pertumbuhan ekonomi dengan sambil mengurangi utang luar negeri (pemerintahan Gus Dur satu-satunya yang mengurangi utang luar negeri); tidak menggunakan austerity policy (pengetatan anggaran); menaikkan gaji pegawai negeri hingga 2-3 kali lipat; menjaga kestabilan harga pangan; dan melakukan berbagai restrukturisasi korporat.

Megawatinomics, SBYnomics, dan Jokowinomics memiliki laju pengurangan kemiskinan di bawah 1 juta jiwa/tahun karena menjalankan model ekonomi neoliberal, yang berciri: memacu pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan utang luar negeri, menggunakan austerity policy, melakukan privatisasi BUMN, dan liberalisasi.

Pemerintahan Jokowi, Jokowinomics yang berslogan "kerja, kerja, kerja" ternyata memiliki laju pengurangan kemiskinan yang terlambat, hanya 450 ribu jiwa/tahun. Jadi, narasi bahwa secara persentase kemiskinan di era Jokowi adalah yang terendah sepanjang sejarah, menjadi kosong belaka. Karena faktanya semua pemerintahan akan selalu mengurangi kemiskinan, hanya masalahnya: seberapa cepat lajunya? [***]

Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

OJK Minta Masyarakat Waspada Scam Berkedok Sensus Ekonomi 2026

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:12

Harga Minyak Dunia Stabil, Pasar Pantau Kebijakan OPEC+ dan Arab Saudi

Selasa, 07 Juli 2026 | 10:03

PSI Sulit Jadikan Jateng Kandang Gajah Jika Hanya Andalkan Jokowi

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:57

Prabowo Bersiap Gelar Pertemuan Bilateral dengan Modi di Istana Pagi Ini

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:54

IHSG Menguat, Rupiah Bergerak ke Rp17.985 per Dolar AS

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:48

BBNI Tuntaskan Buyback 2026, Saham Dialihkan Penuh untuk Program Pegawai (ESOP)

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:45

PPP Menangkan Lima Gugatan Sengketa Internal, Legalitas Kepengurusan Semakin Kuat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:38

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Harga Emas Antam Anjlok Rp15 Ribu, Termurah Rp1,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:32

Keputusan RI Hadiri Pemakaman Ayatollah Khamenei Sangat Tepat

Selasa, 07 Juli 2026 | 09:22

Selengkapnya