Berita

Politik

Pengurangan Kemiskinan: GusDurnomics (Rizalnomics) Tercepat, Jokowinomics Terlambat

SENIN, 06 AGUSTUS 2018 | 17:45 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

SETELAH mencermati kembali data persentase dan jumlah kemiskinan versi BPS pasca Reformasi, kami menemukan hal-hal yang menarik yang ditampilkan di tabel "Laju Pengurangan Kemiskinan Pemerintah Indonesia 1998-2018" di atas.  Sumber data dapat diunduh dari website resmi BPS (www.bps.go.id).

Dari 20 tahun lamanya Reformasi berjalan (1998-2008), di bawah kepemimpinan lima orang Presiden (Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi), kemiskinan penduduk Indonesia telah berkurang sebesar 23,5 juta jiwa.
Pemerintahan Habibie, selama 1 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan penduduk sebesar 1,53 juta jiwa. Jadi, laju pengurangan kemiskinan Habibienomics (model ekonomi pemerintahan Habibie)  adalah sebesar 1,53 juta jiwa/tahun.

Pemerintahan Gus Dur, selama 2 tahun (tepatnya 21 bulan), telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 10,1 juta jiwa. Jadi, laju pengurangan kemiskinan GusDurnomics atau Rizalnomics (merujuk kepada Rizal Ramli sebagai komandan tim ekonomi Gus Dur) adalah sebesar 5,05 juta jiwa/tahun.

Pemerintahan Gus Dur, selama 2 tahun (tepatnya 21 bulan), telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 10,1 juta jiwa. Jadi, laju pengurangan kemiskinan GusDurnomics atau Rizalnomics (merujuk kepada Rizal Ramli sebagai komandan tim ekonomi Gus Dur) adalah sebesar 5,05 juta jiwa/tahun.

Pemerintahan Megawati, selama 3 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 1,72 juta jiwa. Jadi laju pengurangan kemiskinan Megawatinomics adalah sebesar 570 ribu jiwa/tahun.

Pemerintahan SBY, selama 10 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 8,42 juta jiwa. Jadi laju pengurangan kemiskinan SBYnomics adalah sebesar 840 ribu jiwa/tahun.

Pemerintahan Jokowi, selama 4 tahun, telah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 1,78 juta jiwa. Jadi laju pengurangan kemiskinan Jokowinomics adalah sebesar 450 ribu jiwa/tahun.

Artinya, dari lima pemerintahan pasca Reformasi, model ekonomi yang tercepat lajunya mengurangi angka kemiskinan adalah GusDurnomics/Rizalnomics. Laju pengurangan kemiskinannya tiga kali lebih cepat dari Habibienomics, 9 kali lebih cepat dari Megawatinomics, 6 kali lebih cepat dari SBYnomics, dan 11 kali lebih cepat dari Jokowinomics.

Kesuksesan GusDurnomics/Rizalnomics disebabkan oleh model ekonomi yang digunakan tidak mengikuti garis kebijakan neoliberal ala IMF-Bank Dunia, melainkan mengikuti pendekatan alternatif yang berciri: memacu pertumbuhan ekonomi dengan sambil mengurangi utang luar negeri (pemerintahan Gus Dur satu-satunya yang mengurangi utang luar negeri); tidak menggunakan austerity policy (pengetatan anggaran); menaikkan gaji pegawai negeri hingga 2-3 kali lipat; menjaga kestabilan harga pangan; dan melakukan berbagai restrukturisasi korporat.

Megawatinomics, SBYnomics, dan Jokowinomics memiliki laju pengurangan kemiskinan di bawah 1 juta jiwa/tahun karena menjalankan model ekonomi neoliberal, yang berciri: memacu pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan utang luar negeri, menggunakan austerity policy, melakukan privatisasi BUMN, dan liberalisasi.

Pemerintahan Jokowi, Jokowinomics yang berslogan "kerja, kerja, kerja" ternyata memiliki laju pengurangan kemiskinan yang terlambat, hanya 450 ribu jiwa/tahun. Jadi, narasi bahwa secara persentase kemiskinan di era Jokowi adalah yang terendah sepanjang sejarah, menjadi kosong belaka. Karena faktanya semua pemerintahan akan selalu mengurangi kemiskinan, hanya masalahnya: seberapa cepat lajunya? [***]

Penulis adalah peneliti Lingkar Studi Perjuangan

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya