Berita

Marsudi Syuhud/Net

Wawancara

WAWANCARA

Marsudi Syuhud: NU Bukan Organisasi Kelembagaan, Semua Warga NU Punya Hak Politik Yang Sama Dengan Lainnya

SENIN, 06 AGUSTUS 2018 | 09:45 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Sabtu (4/7), para kiai pendu­kung bakal cawapres Cak Imin pendamping Jokowi menyam­bangi kantor PBNU. Maksud kedatangan mereka adalah untuk bersilaturahmi dan memberikan mandat kepada Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj agar Cak Imin bisa menjadi pen­damping Jokowi pada Pemilu 2019. Para pengurus PBNU pun sempat mengadakan rapat tertutup dengan mereka.

Lantas apa saja isi pembicaraannya? Apakah ini artinya PBNU lebih memilih untuk mendukung Cak Imin dari pada Mahfud MD? Dan apakah ini bisa dikatakan sebagai desakan dari ulama kepada Jokowi?Berikut penuturan lengkap Ketua PBNU Marsudi Syuhud.

Apa saja isi pembicaraan tersebut?

Intinya tadi kami terima usu­lan dari para kiai, para pemangku pesantren dari seluruh Indonesia. Beliau-beliau ini menyampai­kan aspirasi yang berkembang di masyarakat di bawah, yaitu mengusulkan salah satu kader NU terbaik, yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin un­tuk menjadi pendamping Pak Jokowi di Pemilu 2019.

Intinya tadi kami terima usu­lan dari para kiai, para pemangku pesantren dari seluruh Indonesia. Beliau-beliau ini menyampai­kan aspirasi yang berkembang di masyarakat di bawah, yaitu mengusulkan salah satu kader NU terbaik, yaitu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin un­tuk menjadi pendamping Pak Jokowi di Pemilu 2019.

Jadi tadi itu ada Gus Salim Masyhuri, ada Gus Anwar Iskandar, ada guru Jazuli, ada kiai Subhan, ada kiai dari NTT, dari Kalimantan Selatan, dari semualah. Intinya itu saja. Dan terhadap itu Pak Said Aqil men­erima usulan dari mereka untuk insyaallah pada forum yang tepat akan disampaikan ke Pak Jokowi.

Kalau sampai kiai turun gunung bermanuver untuk mendukung Cak Imin seperti ini apakah lantaran ada indikasi awal Jokowi enggak mengambil Cak Imin sebagai bakal cawapres?
Soal apakah Jokowi mau apa enggak, saya enggak tahu. Jangan tanya sayalah, tanyanya ke sana. Kalau tadi kami kan sifatnya hanya menerima, dan beliau-beliau hanya menyampai­kan satu nama. Namanya Bapak Muhaimin Iskandar.

Apakah ada opsi lain kalau akhirnya Jokowi menolak Cak Imin?

Tidak sampai ke situ kemarin pembahasannya. Kemarin itu hanya menyampaikan begitu, langsung diterima oleh Ketua Umum PBNU Pak Said Aqil.

Dalam pertemuan itu Cak Imin kok enggak dilibatkan?

Ya karena ini beliau kan yang datang ke sini. Jadi kami tidak mengundang, kami menerima. Jadi kami tidak mengundang, apalagi mengundang Cak Imin ya. Ini adalah penyampaian as­pirasinya beliau-beliau para kiai, dan pengurus pesantren yang tersebar seantero Indonesia.

Dari PBNU katanya mengusulkan empat nama ke Jokowi sebagai bakal cawapres, siapa saja itu?

Lah PBNU kan sifatnya ini tadi hanya mendengarkan as­pirasi dari kiai-kiai. Kami tadi sifatnya hanya menerima kiai-kiai yang minta untuk diterus­kan aspirasinya ini, kepada Pak Jokowi.

Artinya enggak ada calon lain dari PBNU?

Jadi NU ini bukan organisasi kelembagaan. Orang-orang yang kebetulan adalah warga NU mempunyai hak politik yang sama dengan lainnya.

Manuver para kiai ini menu­rut Anda apakah bisa dikata­kan sebagai desakan kepada Jokowi?
Tergantung kepada perasaan­nya. Kalau perasaannya sampey­an begitu ya enggak tahu saya. Kalau tadi hanya masalah me­nyampaikan aspirasinya Bapak Muhaimin Iskandar saja.

Lalu bagaimana dengan nasib Mahfud MD yang juga digadang-gadang menjadi calon kuat bakal cawapres Jokowi?
Saya enggak tahu soal itu. Pokoknya tadi hanya menyam­paikan aspirasi soal Muhaimin Iskandar saja.

Seandainya Mahfud MD nanti diajukan oleh ulama lain bagaimana?
Ya tanyakan saja sama yang merekomendasikan. Karena tadi bunyinya kami hanya menerima, jadi itu saja

Kok sepertinya PBNU hanya merestui Cak Imin saja seba­gai cawapres, lantas apakah Mahfud MD tidak direstui?

Jadi sifatnya kami hanya menerima apa yang disampaikan oleh para kiai-kiai, itu saja. ***

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya