Berita

Foto/RMOL

Politik

Caleg Akademisi PDIP Bangun Paradigma Ekonomi Berdikari

JUMAT, 03 AGUSTUS 2018 | 06:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Profesor dan doktor yang bergabung dan menjadi anggota DPR RI bisa menjabarkan sekaligus mempraktikkan gagasan ekonomi berdikari yang dicanangkan Bung Karno.

Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurutnya, Indonesia harus berdikari dari masalah pangan dan energi.

Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, PDIP menyadari kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kebijakan berdasarkan riset itu pula yang terus didorong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo.


"Ketika Ibu Mega berdialog dengan Pak Presiden Jokowi membahas pengumuman kembali Pak Jokowi sebagai capres, pertemuan itu pada hari Jumat 23 Februari 2018. Dalam suasana yang sangat kontemplatif, Ibu Mega berpesan agar Jokowi membuat data research nasional, di mana semua data terintegrasi," jelas Hasto saat membuka pembekalan bacaleg akademisi di Kantor DPP PDIP, Jakarta (Kamis, 2/8).
 
Data yang terintegrasi itu, setidaknya memuat empat hal, yakni data manusia, flora, fauna dan teknologi. Data bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi suatu daerah secara terfokus.

"Ibu Mega punya imajinasi, misalnya Kabupaten Karo fokus pada sayur-mayur sehingga produk massal dan berkualitas bisa datang dari sana. Bisa dikemas dengan baik, misalnya dengan label citarasa surga. Kemudian dari Papua fokus umbi-umbian," urai Hasto.

Dia menambahkan, PDIP juga selalu menganggap kaderisasi atau pendidikan kader adalah hal terpenting dalam setiap proses kepartaian. Sejarah mencatat, selama 32 tahun PDIP tidak bisa melakukan kaderisasi karena dikekang oleh rezim Orde Baru.

"Ini adalah keistimewaan karena selama 32 tahun tidak ada orang pintar yang bergabung dengan PDI Perjuangan," kata Hasto, seperti dalam keterangannya, Jumat (3/8). [wah]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya