Berita

Foto/RMOL

Politik

Caleg Akademisi PDIP Bangun Paradigma Ekonomi Berdikari

JUMAT, 03 AGUSTUS 2018 | 06:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Profesor dan doktor yang bergabung dan menjadi anggota DPR RI bisa menjabarkan sekaligus mempraktikkan gagasan ekonomi berdikari yang dicanangkan Bung Karno.

Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurutnya, Indonesia harus berdikari dari masalah pangan dan energi.

Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, PDIP menyadari kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kebijakan berdasarkan riset itu pula yang terus didorong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo.


"Ketika Ibu Mega berdialog dengan Pak Presiden Jokowi membahas pengumuman kembali Pak Jokowi sebagai capres, pertemuan itu pada hari Jumat 23 Februari 2018. Dalam suasana yang sangat kontemplatif, Ibu Mega berpesan agar Jokowi membuat data research nasional, di mana semua data terintegrasi," jelas Hasto saat membuka pembekalan bacaleg akademisi di Kantor DPP PDIP, Jakarta (Kamis, 2/8).
 
Data yang terintegrasi itu, setidaknya memuat empat hal, yakni data manusia, flora, fauna dan teknologi. Data bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi suatu daerah secara terfokus.

"Ibu Mega punya imajinasi, misalnya Kabupaten Karo fokus pada sayur-mayur sehingga produk massal dan berkualitas bisa datang dari sana. Bisa dikemas dengan baik, misalnya dengan label citarasa surga. Kemudian dari Papua fokus umbi-umbian," urai Hasto.

Dia menambahkan, PDIP juga selalu menganggap kaderisasi atau pendidikan kader adalah hal terpenting dalam setiap proses kepartaian. Sejarah mencatat, selama 32 tahun PDIP tidak bisa melakukan kaderisasi karena dikekang oleh rezim Orde Baru.

"Ini adalah keistimewaan karena selama 32 tahun tidak ada orang pintar yang bergabung dengan PDI Perjuangan," kata Hasto, seperti dalam keterangannya, Jumat (3/8). [wah]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Dua Nama Hilang dari Daftar Calon BPK

Kamis, 10 September 2026 | 00:17

UAG Perkuat Sekolah Rakyat dan Talenta Halal Nasional

Kamis, 10 September 2026 | 00:06

Langkah Berani Gubernur Sultra Tertibkan Aset Usik Zona Nyaman Oknum Tertentu

Rabu, 09 September 2026 | 23:52

DPRD DKI Dukung Perluas Program Pendidikan bagi Santri Perkotaan

Rabu, 09 September 2026 | 23:32

Salat Istisqa Digelar di Lahat, Bursah Zarnubi Mohon Hujan segera Turun Merata

Rabu, 09 September 2026 | 23:22

DPR Dorong Pembangunan dari Desa Lewat Rakernas AKSI

Rabu, 09 September 2026 | 23:20

Rosan Roeslani Masuk Dua Besar Menteri Berkinerja Terbaik

Rabu, 09 September 2026 | 23:00

DPR: Kalau Ada Laporan Masyarakat, Polri Tak Perlu Ragu

Rabu, 09 September 2026 | 22:59

Jangan Sampai Indonesia jadi Sasaran Empuk Jaringan Narkoba Internasional

Rabu, 09 September 2026 | 22:45

Mantan Napi KDRT Diduga Kriminalisasi Istri Lewat Kesaksian Palsu ART

Rabu, 09 September 2026 | 22:31

Selengkapnya