Berita

Foto/RMOL

Politik

Caleg Akademisi PDIP Bangun Paradigma Ekonomi Berdikari

JUMAT, 03 AGUSTUS 2018 | 06:05 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Profesor dan doktor yang bergabung dan menjadi anggota DPR RI bisa menjabarkan sekaligus mempraktikkan gagasan ekonomi berdikari yang dicanangkan Bung Karno.

Demikian disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurutnya, Indonesia harus berdikari dari masalah pangan dan energi.

Untuk mewujudkan ekonomi berdikari, PDIP menyadari kebijakan yang diambil harus berdasarkan data akurat yang berdasarkan ilmu dan pengetahuan. Kebijakan berdasarkan riset itu pula yang terus didorong Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo.


"Ketika Ibu Mega berdialog dengan Pak Presiden Jokowi membahas pengumuman kembali Pak Jokowi sebagai capres, pertemuan itu pada hari Jumat 23 Februari 2018. Dalam suasana yang sangat kontemplatif, Ibu Mega berpesan agar Jokowi membuat data research nasional, di mana semua data terintegrasi," jelas Hasto saat membuka pembekalan bacaleg akademisi di Kantor DPP PDIP, Jakarta (Kamis, 2/8).
 
Data yang terintegrasi itu, setidaknya memuat empat hal, yakni data manusia, flora, fauna dan teknologi. Data bisa digunakan untuk pengembangan ekonomi suatu daerah secara terfokus.

"Ibu Mega punya imajinasi, misalnya Kabupaten Karo fokus pada sayur-mayur sehingga produk massal dan berkualitas bisa datang dari sana. Bisa dikemas dengan baik, misalnya dengan label citarasa surga. Kemudian dari Papua fokus umbi-umbian," urai Hasto.

Dia menambahkan, PDIP juga selalu menganggap kaderisasi atau pendidikan kader adalah hal terpenting dalam setiap proses kepartaian. Sejarah mencatat, selama 32 tahun PDIP tidak bisa melakukan kaderisasi karena dikekang oleh rezim Orde Baru.

"Ini adalah keistimewaan karena selama 32 tahun tidak ada orang pintar yang bergabung dengan PDI Perjuangan," kata Hasto, seperti dalam keterangannya, Jumat (3/8). [wah]

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

Hindari Work From Home Jumat dan Senin

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:13

Permainan Kubu Jokowi dalam Kasus Tuduhan Ijazah Palsu Makin Ngawur

Kamis, 26 Maret 2026 | 02:11

Prabowo Perintahkan Bahlil Cari Sumber Pendapatan Sektor Mineral

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:37

RS Jiwa Dipenuhi Pecandu Game Online dan Judol

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:14

Buntut Penangguhan Yaqut, Kasus Kuota Haji Bisa Berlarut-larut

Kamis, 26 Maret 2026 | 01:01

Tiket Taman Margasatwa Ragunan Tetap Dipatok Rp4 Ribu

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:28

Prabowo Pacu Hilirisasi dan Ketahanan Energi

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:19

Pelanggaran Personel BAIS TNI Tidak Berdiri Sendiri

Kamis, 26 Maret 2026 | 00:05

Satgas PRR Percepat Penyelesaian Hunian Tersisa

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:25

MBG cuma 5 Hari Potensi Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Rabu, 25 Maret 2026 | 23:22

Selengkapnya