Berita

Politik

Sekjen PDIP: Kudatuli Rekayasa Politik Orde Baru Bungkam Demokrasi

SABTU, 28 JULI 2018 | 09:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Peristiwa kerusuhan 27 juli 1996 (Kudatuli) merupakan skenario rekayasa politik Orde Baru untuk membungkam demokrasi arus bawah dengan kekerasan. Karena itu, seluruh kader PDI Perjuangan dan masyarakat harus mengingat dengan mendalam peristiwa perebutan paksa kantor DPP PDI di Jl Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, yang terjadi 22 tahun silam itu.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri pentas seni budaya peringatan peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Telaga Jonge, Desa Pacarejo, Kecamatan, Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, Jumat (27/7).

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu berpesan untuk tidak menggunakan kekerasan di dalam menyikapi peristiwa kekerasan tersebut.  


Sebagai pengingat, pada tahun 1993, Megawati lewat Kongres Surabaya terpilih menjadi Ketua Umum PDI hingga periode 1998. Namun, terpilihnya Megawati tidak mendapat restu dari pemerintah Soeharto sehingga dibuatlah PDI tandingan.

Difasilitasi pemerintah Orde Baru, PDI tandingan menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Upaya massa PDI Soerjadi merebut kantor PDI Pro-Mega inilah yang memicu terjadinya peristiwa Kudatuli. Dalam perjalanannya menghadapi Pemilu 1999, PDI Pro-Mega berubah nama menjadi PDI Perjuangan yang kemudian dideklarasikan pada 1 Februari 1999.

Hasto menambahkan, dalam Pemilu 1999 PDI Perjuangan mampu merebut mayoritas hati rakyat Indonesia yang rindu akan perubahan. Dalam kontestasi paling demokratis pasca-Orde Baru, PDI Perjuangan menang dengan 33 persen suara.

"Rakyat menghendaki PDI Perjuangan untuk menang," pekik Hasto yang disambut gemuruh kader.

Dalam keterangannya beberapa saat lalu, Hasto pun mengajak seluruh kader untuk mengetuk pintu masyarakat dalam rangka mendengarkan aspirasi untuk menjaga kepercayaan rakyat. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Google Rilis Gemini 4 Neon untuk Coding dan Analisis Dokumen Kompleks

Kamis, 19 November 2026 | 10:28

BOBA Siapkan Dividen Interim Rp2,31 Miliar, Catat Jadwal Pembayarannya

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Prabowo dan Putin Bahas Kerja Sama Bilateral di Sela Gala Dinner APEC

Kamis, 19 November 2026 | 10:24

Kementerian PU Bukan Cuma Bangun Jalan Tapi Juga Harus Siaga Bencana

Kamis, 19 November 2026 | 10:15

Emas Antam Turun Tiga Hari Beruntun, Harga Buyback Anjlok Rp49.000

Kamis, 19 November 2026 | 10:13

NasDem Dukung Pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset

Kamis, 19 November 2026 | 10:02

BEI akan Hapus 16 Waran Terstruktur Maybank Sekuritas dari Perdagangan

Kamis, 19 November 2026 | 09:53

BI-Rate Sudah Naik 6 Persen, Rupiah Masih Loyo ke Rp18.264

Kamis, 19 November 2026 | 09:41

IHSG Bergerak Tipis, Saham Bank Besar Jadi Penopang

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

IKA Fikom UNPAD Ambil Peran Kawal Arah Pembangunan

Kamis, 19 November 2026 | 09:30

Selengkapnya