Fahri Hamzah Sarankan JK Tak Ngotot Ikut Pilpres Lagi

Gugatan Partai Perindo terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 169 Huruf n UU 7/2017 tentang Pemilu terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden, terutama pada frasa 'belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama' kian menjadi polemik.

JK pun disarankan agar menjadi seorang negarawan saja dan mengikuti aturan yang sudah dibuat sebelumnya.

"Pak JK sebaiknya mengambil peran negarawan seperti Pak Habibie, sebab masih banyak yang harus dikerjakan di luar jabatan wapres," ujar Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (25/7).

Lebih lanjut, politisi PKS itu juga membenarkan wacana majunya JK kembali adalah bentuk kegalauan pihak capres petahana Jokowi, yang sedang kebingungan mencari siapa cawapres pendampinginya untuk 2019 nanti.

"Jadi inisiatif mendorong Pak JK itu, yang berkepentingan adalah Pak Jokowi, sebab posisi Pak JK ini kan dinilai mereka sebagai yang paling aman," imbuhnya.

Selain itu, ia meyakini bila Jokowi mengambil salah satu dari partai koalisi pendukungnya, maka koalisi tersebut akan pecah.

"Kan yang bisa mencegah konflik dari koalisinya hanya Pak JK, akhirnya Pak JK dipaksa maju, karena jelas sekali Pak Jokowi itu punya kepentingan yaitu mempertahankan JK karena dia pusing menghadapi permintaan partai lain yang semua memiliki calon (wapres), kalau tidak begitu koalisinya tentu bisa pecah," pungkasnya. [fiq]