Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepakat untuk membereskan permasalahan yang dihadapi rakyat Indonesia.
Kesepakatan ini setelah keduanya melakukan pertemuan selama dua jam lebih di kediaman pribadi SBY di Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Selasa malam (24/7).
SBY menjelaskan kesepakatan untuk berkoalisi ini dibangun dengan komitmen setelah menyatukan visi dan misi terhadap isu utama, yaitu Pemilu yang jujur.
Dalam pertemuan itu, sambung SBY, Demokrat dan Gerindra menyerukan agar aparat Intelijen, TNI dan Polri tidak berpihak dalam Pemilu 2019 yang akan datang. Dengan terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil, maka rakyat wajib mengakui siapapun pemenang Pemilu.
"Kami berkomitmen untuk ikut mencegah jangan sampai politik identitas, politik SARA secara ekstrem mendominasi pemilu, agar demokrasi kita tumbuh berkembang makin berkualitas," ujar SBY.
Selain pemilu yang jurdil, keduanya juga membicarakan situasi nasional yang saat ini tengah dihadapi oleh rakyat. Seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, kondisi fiskal hingga beban Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) yang dinilai belum bergerak secara penuh dimasa 3,5 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menjadi perhatian dan dasar koalisi.
"Kami sepakat bahwa ekonomi nasional harus dikelola dengan cakap dan efektif," kata SBY.
SBY menambahkan, persamaan persepsi dalam membangun koalisi ini dibicarakan selama 1,5 jam. Atas dasar itu jugalah kedua Demokrat membuka jalan untuk berkoalisi dengan Gerindra di Pilpres 2019.
SBY dan Prabowo juga sepakat untuk menjaga ideologi negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Mereka sepakat menolak paham dan ideologi lain, yang mengancam Pancasila dan UUD 1945, dan juga pikiran untuk berdirinya negara agama.
"Kami sepakat mempedomani dan menjalankan pancasila dan UUD 1945 jangan diragukan itu," ujar SBY.
[nes]
