Berita

Politik

Parpol Harus Didanai APBN Supaya Tidak Ngamen

SELASA, 24 JULI 2018 | 11:41 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Partai politik sebagai organisasi yang sangat penting dalam mencetak calon pemimpin berkualitas harus didanai anggaran negara (APBN) supaya tidak terus mencari uang sendiri dengan berbagai cara.

"Saya setuju parpol mendapat dana APBN untuk menghindari ngamen sana sini untuk mencari dana," kata pengamat politik Karyono Wibowo, Selasa (24/7).
 
Menurutnya, parpol sebagai hulu proses rekrutmen dan kaderisasi calon pemimpin bangsa telah rusak dengan adanya kepentingan-kepentingan kaum pemodal.


Termasuk dalam berkoalisi menentukan pasangan capres. Tarik menarik kepentingan bisnis begitu kental di balik jelang pendaftaran capres pada 4-10 Agustus 2018 nanti.

"Didanai negara supaya bisa menutup kapitalisme masuk dalam rekrutmen," ujar Karyono.

Hanya saja, jika operasional parpol didanai APBN maka konsekuensinya harus diterima oleh setiap parpol, termasuk dibubarkan oleh pemerintah.

"Kalau misalkan masih ada yang korupsi harus siap dibubarkan. Begitu juga jika terlibat dengan gerakan separatis," tegas Karyono yang juga direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI). [wah]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya