Desmond Junaidi Mahesa/RMOL
. Komisi III DPR menemukan dugaan kejanggalan di balik keberhasilan KPK dalam mengungkap adanya transaksi jual beli sel dan izin luar biasa di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan jangan sampai ada kesalahan menggunakan wewenang. Kasus di Sukamiskin jika memang berkategori pungutan liar, tentu bukanlah tugas KPK untuk menindak.
"Ada catatan lain yang harus kita lihat ini kan sebenarnya adalah, ini (kasus lapas Sukamiskin) kan sebenarnya wilayah sapu bersih siber punglinya Polri," ujar Desmond di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7).
Desmond menjelaskan bahwa dalam penanganan pungli sudah ditunjuk aparat Polri untuk menyelidiki hingga mengambil tindakan. Tugas ini pun sudah dibentuk tim saber pungli.
Dia menduga ada komunikasi yang tidak berjalan baik diantara KPK dan Polri. Pasalnya, Presiden Joko Widodo pun sudah mengingatkan bahwa polisi yang berwenang menindak pungutan liar.
"Apa yang enggak beres, harusnya dalam konteks melaksanakan instruksi presiden berkaian dengan sapu bersih pungli itu harusnya kan yang di depan itu adalah kapolres bukan KPK," jelasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti keberadaan Inneke Koesherawati yang merupakan stri dari narapidana Fahmi Darmansyah. Inneke dalam hal ini turut terjaring operasi tangkap tangan KPK.
Menurutnya, keberadaan Inneke yang tidak seharusnya berada di lingkungan lapas mengindikasikan bahwa standar prosedur keamanan tidak berjalan baik.
"Ada apa dengan seorang perempuan, istri yang artis itu ada di sana. Ini kan mengindikasikan bahwa lapas memang tidak beres. Dimana orang-orang yang seharusnya ada di dalam lapas, pada saat peristiwa itu terjadi, orangnya enggak ada," pungkas Desmond politisi Gerindra.
[rus]
