KH Said Aqil Siradj "tampil" beda, kemarin. Tak seperti biasanya. Bos PBNU itu tak banyak memuji-muji Presiden Jokowi. Malah beberapa kali mengritik. Di antaranya soal ketimpangan, kesejahteraan rakyat, dan pembagian harta yang belum rata.
Said Aqil hadir untuk mengisi mengisi tausiyah di acara pembukan Munas IV Alumni PMII di Hotel JS Luwansa, Jakarta, kemarin. Dalam acara ini, Presiden Jokowi juga hadir untuk membuka secara resmi. Nah, dalam tausiyahnya, Said Aqil justru menyentil tim ekonomi pemerintah. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Said mencontohkan 14 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan yang hingga kini tak kunjung mengubah masyarakat miskin.
"Yang belum jelas Pak Presiden, ghonimah, bagi-baginya belum rata. Pernah saya sampaikan kepada Pak Presiden, Paket Kebijakan Ekonomi 14 kali, tapi belum menyentuh warga NU yang paling bawah. Saya punya tetangga di kampung saya di Kempek, Cirebon. Namanya Solikhin, Djumadi, Madrais, Zulkifli, enggak ada tuh yang berubah. Masih begitu-begitu saja," ucap Said Aqil. Ghonimah dalam bahasa Arab adalah harta rampasan perang yang biasa dibagi-bagikan.
Said kemudian menyitir salah satu ayat di dalam Alquran yang bermakna, 'percuma berorganisasi, bergabung dengan ormas atau bernegara, baik di pemerintahan maupun DPR, jika tidak membahas tiga hal, yakni pengentasan kemiskinan, kemakmuran rakyat, dan mempersatukan masyarakat.'
Dia bilang, soal kemikinan memang harus disyukuri. Karena berdasar data BPS kemarin, sudah turun menjadi 1 digit. Ada di kisaran 9 persen. Tapi yang harus didorong lagi adalah keadilan distribusi.
Kedua soal penguasaan tanah. Ada konglomerat yang punya tanah 5,2 juta hektare. "Akses utang bank atas permodalan ke bank itu juga bagi rakyat kecil, juga keahlian, dalam hal ini pendidikan," katanya.
Said juga menyoroti soal kemakmuran rakyat, yang berkaitan dengan dengan kesehatan dan lowongan pekerjaan. Said melihat angka kematian ibu dan anak masih sangat tinggi. Selain itu, pemerintah harus bisa menyerap tenaga kerja agar status masyarakat bawah juga bisa terangkat.
"Kita lihat kematian ibu dalam melahirkan, kematian anak, gizi buruk, stunting, ya pasti orang NU, bukan orang Kristen, karena orang Kristen minoritas. Maka itu, Allah menegaskan, sama sekali tidak ada nilai baiknya kamu bernegara, kamu berparpol, berormas, percuma itu RDP kecuali kalau yang dibahas mengentaskan kemiskinan," jelasnya.
Said Aqil juga menyinggung soal kebijakan pasar bebas. Menurutnya, kebijakan ini tidak berdampak baik terhadap masyarakat kecil, terutama pengusaha-pengusaha kecil. Tujuannya agar masyarakat betul-betul terangkat. "Bukan hanya kelompok kecil yang menikmati. Maka logika pasar bebas sangat penuh dengan kezaliman. Filosofi pasar bebas semua bersaing di pasar, baik besar maupun kecil. Kita bukan anti-konglomerat, tapi konglomerat yang peduli dengan kelas menengah dan kelas bawah," katanya. "Entah kapan-kapan dua program ini akan selesai," tambahnya.
Terakhir, yakni berkaitan dengan mempersatukan masyarakat dan bangsa. Terlebih seusai perhelatan kegiatan politik. "Ini paling berat Pak Presiden. Mensolidkan masyarakat, mensolidkan bangsa. Apalagi habis pilkada atau akan pilkada, bagaimana menyatukan kembali, rekonsiliasi. Warga itu sebenarnya punya cara jitu, murah, yakni majelis zikir, tahlilan, yang merupakan wadah mediasi. Politisi konflik dengan politisi, pedagang dengan pedagang, guru konflik dengan guru. Kiai nggak akur dengan kiai, kiai kecil itu, kiai pinggiran. Jadi tugas paling berat," jelasnya.
Soal kritikan itu, Jokowi menanggapinya. Soal ketimpangan penguasaan tanah misalnya, Jokowi membenarkan. "Iya, memang iya, ada," kata Jokowi. Namun, lanjut dia, hal itu berlangsung sejak lama. Dia pun menjamin, selama dia menjadi Presiden, dia tidak pernah memberikan 'sejengkal' pun tanah kepada konglomerat. "Hanya, yang perlu saya sampaikan, yang memberikan konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberikan satu meter persegi pun konsesi kepada mereka," tegas Jokowi. ***
