Berita

Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Sebelum Survei LIPI Fahri Sudah Prediksi PKS Tidak Lolos Parliamentary Threshold

JUMAT, 20 JULI 2018 | 18:16 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait partai yang lolos di Pileg 2019.

Menurut Fahri survei LIPI yang menyatakan PKS salah satu partai yang terancam keluar di Pemilu 2019 sesuai dengan perhitungannya.

Fahri tidak kaget jika partai yang membesarkannya, tak lolos ambang batas parlemen 4 persen tersebut.


"Dugaan saya memang begitu, PKS sudah Innalillahi wa innalillahi rojiun," ujar Fahri Hamzah di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (20/7).

Menurutnya, kisruh internal partai menjadi alasan utama PKS tidak bisa lolos ke DPR. Seperti kebijakan yang terkesan memaksa yang membuat sejumlah Bacaleg PKS mundur Pileg 2019 serta banyak kader muda yang disia-siakan oleh partai tersebut.

"Sudah 20 Tahun, PKS ini tidak ada reformasinya, orang tidak boleh kritis, tapi disuruh taat saja. Salah pendapat sedikit bisa diboikot, ketemu saya dan Anis Matta langsung dicoret, orang dari nomor 1 jadi nomor 2, nomor 3, gimana itu, partai ini jadi tidak rasional lagi, makanya dapat diduga akan berakhir," ujarnya.

Berdasarkan data survei elektabilitas partai politik LIPI, empat partai tidak mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Elektablitas PKS masih terpaut tipis dengan ambang batas di 3,7 persen. PAN cukup jauh di 2,3 persen, Nasdem 2,1 persen, dan Hanura 1,2 persen.

Sementara, partai baru tidak ada yang berpeluang untuk masuk DPR. Partai Perindo tertinggi dengan elektablitas 2,6 persen, PBB 0,7 persen, Partai Garuda 0,2 persen, PSI 0,2 persen, Partai Berkarya 0,2 persen. Sedangkan PKPI tak masuk dalam survei. Sedangkan 2 persen memutuskan tidak memilih atau golput. [nes]


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya