Berita

Politik

Politisi Kutu Loncat Berawal Dari Konflik Internal Parpol

JUMAT, 20 JULI 2018 | 01:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Menanggapi fenomena politisi kutu loncat yang terjadi pada momen pendaftaran bakal calon legilatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2019, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari punya penjelasan tersendiri.

Menurut Eva, membaca situasi tersebut bisa dianalogikakan dengan teori migrasi lebih tepatnya lewat konsep "push and pull factor".

"Saya menganalogikan fenomena ini dengan teori migrasi, dimana orang berpindah karena 'push and pull factor'," ujar anggota DPR itu dalam diskusi 'Bacaleg Lompat Partai, DPR Banjir PAW, Ganggu Kinerja?' di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (19/7).


Menurutnya, maksud dari "push factor" sendiri adalah faktor perpindahan kader yang justru berawal dari dalam internal partai seperti konflik antar kader dengan lingkungan partai.

"Kalau 'push faktor' itu yang dari golongan di partai lamanya dia dan tadi sudah disinggung beberapa hal yang paling signifikan itu adalah konflik, konflik itu pemicu utama saya pikir," paparnya.

Sedangkan untuk "pull factor" sendiri adalah faktor yang justru berasal dari tekanan luar seperti aturan ambang batas parlemen dan iming-imingan uang yang lebih menggiurkan kader.

Di satu sisi Eva juga sedikit meragukan faktor parlemen threshold sebagai faktor terkuat dari fenomena perpindahan kader, sebab bila berpatok pada faktor tersebut, harusnya banyak kader lari ke PDIP atau Golkar.

"Partai Nasdem ini kan rendah juga, tapi kenapa justru partai ini yang paling banyak disambangi kader loncatan, harusnya pindah ke PDIP atau ke Golkar, tetapi ini tidak, jadi nampaknya ini perlu didalami lagi," tuturnya.

Untuk itu, Eva pun akhirnya lebih berat pada analogi "pull factor" lainnya yaitu dari alat perlengkapan kampanye (APK) yang terfasilitasi secara baik dari partai lain ketimbang partai lamanya, serta iming-imingan duit seperti yang terjadi pada beberapa kader artis yang belakangan kasus perpindahannya terungkap ke publik.

"Berikutnya yaitu alat perlengkap kampanye, tadi dikatakan ada bendera, ada kaos, disediakan, ada juga yang karena duit, jadi ketertarikan orang itu ke sana, tampaknya ini yang perlu didalami," pungkasnya. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya