Berita

Politik

Politisi Kutu Loncat Berawal Dari Konflik Internal Parpol

JUMAT, 20 JULI 2018 | 01:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Menanggapi fenomena politisi kutu loncat yang terjadi pada momen pendaftaran bakal calon legilatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2019, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari punya penjelasan tersendiri.

Menurut Eva, membaca situasi tersebut bisa dianalogikakan dengan teori migrasi lebih tepatnya lewat konsep "push and pull factor".

"Saya menganalogikan fenomena ini dengan teori migrasi, dimana orang berpindah karena 'push and pull factor'," ujar anggota DPR itu dalam diskusi 'Bacaleg Lompat Partai, DPR Banjir PAW, Ganggu Kinerja?' di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (19/7).


Menurutnya, maksud dari "push factor" sendiri adalah faktor perpindahan kader yang justru berawal dari dalam internal partai seperti konflik antar kader dengan lingkungan partai.

"Kalau 'push faktor' itu yang dari golongan di partai lamanya dia dan tadi sudah disinggung beberapa hal yang paling signifikan itu adalah konflik, konflik itu pemicu utama saya pikir," paparnya.

Sedangkan untuk "pull factor" sendiri adalah faktor yang justru berasal dari tekanan luar seperti aturan ambang batas parlemen dan iming-imingan uang yang lebih menggiurkan kader.

Di satu sisi Eva juga sedikit meragukan faktor parlemen threshold sebagai faktor terkuat dari fenomena perpindahan kader, sebab bila berpatok pada faktor tersebut, harusnya banyak kader lari ke PDIP atau Golkar.

"Partai Nasdem ini kan rendah juga, tapi kenapa justru partai ini yang paling banyak disambangi kader loncatan, harusnya pindah ke PDIP atau ke Golkar, tetapi ini tidak, jadi nampaknya ini perlu didalami lagi," tuturnya.

Untuk itu, Eva pun akhirnya lebih berat pada analogi "pull factor" lainnya yaitu dari alat perlengkapan kampanye (APK) yang terfasilitasi secara baik dari partai lain ketimbang partai lamanya, serta iming-imingan duit seperti yang terjadi pada beberapa kader artis yang belakangan kasus perpindahannya terungkap ke publik.

"Berikutnya yaitu alat perlengkap kampanye, tadi dikatakan ada bendera, ada kaos, disediakan, ada juga yang karena duit, jadi ketertarikan orang itu ke sana, tampaknya ini yang perlu didalami," pungkasnya. [rus]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya