Berita

Politik

Politisi Kutu Loncat Berawal Dari Konflik Internal Parpol

JUMAT, 20 JULI 2018 | 01:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Menanggapi fenomena politisi kutu loncat yang terjadi pada momen pendaftaran bakal calon legilatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2019, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari punya penjelasan tersendiri.

Menurut Eva, membaca situasi tersebut bisa dianalogikakan dengan teori migrasi lebih tepatnya lewat konsep "push and pull factor".

"Saya menganalogikan fenomena ini dengan teori migrasi, dimana orang berpindah karena 'push and pull factor'," ujar anggota DPR itu dalam diskusi 'Bacaleg Lompat Partai, DPR Banjir PAW, Ganggu Kinerja?' di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (19/7).


Menurutnya, maksud dari "push factor" sendiri adalah faktor perpindahan kader yang justru berawal dari dalam internal partai seperti konflik antar kader dengan lingkungan partai.

"Kalau 'push faktor' itu yang dari golongan di partai lamanya dia dan tadi sudah disinggung beberapa hal yang paling signifikan itu adalah konflik, konflik itu pemicu utama saya pikir," paparnya.

Sedangkan untuk "pull factor" sendiri adalah faktor yang justru berasal dari tekanan luar seperti aturan ambang batas parlemen dan iming-imingan uang yang lebih menggiurkan kader.

Di satu sisi Eva juga sedikit meragukan faktor parlemen threshold sebagai faktor terkuat dari fenomena perpindahan kader, sebab bila berpatok pada faktor tersebut, harusnya banyak kader lari ke PDIP atau Golkar.

"Partai Nasdem ini kan rendah juga, tapi kenapa justru partai ini yang paling banyak disambangi kader loncatan, harusnya pindah ke PDIP atau ke Golkar, tetapi ini tidak, jadi nampaknya ini perlu didalami lagi," tuturnya.

Untuk itu, Eva pun akhirnya lebih berat pada analogi "pull factor" lainnya yaitu dari alat perlengkapan kampanye (APK) yang terfasilitasi secara baik dari partai lain ketimbang partai lamanya, serta iming-imingan duit seperti yang terjadi pada beberapa kader artis yang belakangan kasus perpindahannya terungkap ke publik.

"Berikutnya yaitu alat perlengkap kampanye, tadi dikatakan ada bendera, ada kaos, disediakan, ada juga yang karena duit, jadi ketertarikan orang itu ke sana, tampaknya ini yang perlu didalami," pungkasnya. [rus]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya