Berita

Politik

Politisi Kutu Loncat Berawal Dari Konflik Internal Parpol

JUMAT, 20 JULI 2018 | 01:18 WIB | LAPORAN: SORAYA NOVIKA

. Menanggapi fenomena politisi kutu loncat yang terjadi pada momen pendaftaran bakal calon legilatif (Bacaleg) untuk Pemilu 2019, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari punya penjelasan tersendiri.

Menurut Eva, membaca situasi tersebut bisa dianalogikakan dengan teori migrasi lebih tepatnya lewat konsep "push and pull factor".

"Saya menganalogikan fenomena ini dengan teori migrasi, dimana orang berpindah karena 'push and pull factor'," ujar anggota DPR itu dalam diskusi 'Bacaleg Lompat Partai, DPR Banjir PAW, Ganggu Kinerja?' di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (19/7).


Menurutnya, maksud dari "push factor" sendiri adalah faktor perpindahan kader yang justru berawal dari dalam internal partai seperti konflik antar kader dengan lingkungan partai.

"Kalau 'push faktor' itu yang dari golongan di partai lamanya dia dan tadi sudah disinggung beberapa hal yang paling signifikan itu adalah konflik, konflik itu pemicu utama saya pikir," paparnya.

Sedangkan untuk "pull factor" sendiri adalah faktor yang justru berasal dari tekanan luar seperti aturan ambang batas parlemen dan iming-imingan uang yang lebih menggiurkan kader.

Di satu sisi Eva juga sedikit meragukan faktor parlemen threshold sebagai faktor terkuat dari fenomena perpindahan kader, sebab bila berpatok pada faktor tersebut, harusnya banyak kader lari ke PDIP atau Golkar.

"Partai Nasdem ini kan rendah juga, tapi kenapa justru partai ini yang paling banyak disambangi kader loncatan, harusnya pindah ke PDIP atau ke Golkar, tetapi ini tidak, jadi nampaknya ini perlu didalami lagi," tuturnya.

Untuk itu, Eva pun akhirnya lebih berat pada analogi "pull factor" lainnya yaitu dari alat perlengkapan kampanye (APK) yang terfasilitasi secara baik dari partai lain ketimbang partai lamanya, serta iming-imingan duit seperti yang terjadi pada beberapa kader artis yang belakangan kasus perpindahannya terungkap ke publik.

"Berikutnya yaitu alat perlengkap kampanye, tadi dikatakan ada bendera, ada kaos, disediakan, ada juga yang karena duit, jadi ketertarikan orang itu ke sana, tampaknya ini yang perlu didalami," pungkasnya. [rus]

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya